Pagi Ini, Mendagri Tjahjo Kumolo Tinjau Donggala dan Palu

Menanggapi bencana alam gempa bumi yang menempa lokasi Donggala serta Palu di Propinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berjalan cepat untuk mengecheck dengan cara langsung persiapan pemerintah daerah dalam perlakuan bencana.

Baca juga: Biaya Kuliah UPR - Biaya UKT UPR

Pagi hari ini Tjahjo dijadwalkan berangka ke arah Balikpapan serta dilanjutkan pergi ke arah Palu dengan memakai Helly Scorsy bersama dengan Deputi I Kemenkopolhukam. Hal itu, menjadi tindaklanjut hasil dari rapat darurat penangan bencana Palu – Donggala menjadi langkah cepat menolong perlakuan penduduk yang tertimpa musibah.

“Saya besok pagi (pagi hari ini) kesana (tempat bencana) untuk pastikan persiapan daerah seperti arahan Ayah Menkopolhukam menindaklanjuti hasil rapat barusan,” tutur Tjahjo waktu ditanyai langsung mass media sesudah tuntas rapat darurat di Kantor Kemenkopolhukam, Sabtu (29/9/2018) pagi hari.

Tjahjo cemas, ada gempa susulan. “Sudah tidak mikir kesana intinya cuma pastikan saja jika di daerah siap. Sebab tidak ada komunikasi, susah. Tetapi prinsinya semua telah berjalan besok pagi (pagi hari ini)," tutur Tjahjo.

Awal mulanya, Menkopolhukam Wiranto begitu mengapresiasi kesiapan Kementerian/Instansi dengan mengadakan rapat pengaturan.
“saya begitu mengapresiasi pada Kementerian/Instansi yang secara cepat menghadapi bencana serta semenjak barusan, telah menyiapkan langkah – langkah yang akan dikerjakan, pada rapat ini Mendagri langsung ada serta perwakilan dari Mabes TNI, Mabes Polri, Kemenkominfo, PLN, Kemenhub, Kemensos, BNPB, BNKG serta Kemenkes," tururnya.

Baca juga: Biaya Kuliah ATMI

Tjahjo menyambung pengakuan Wiranto untuk mensupport penuh lakukan langkah cepat serta taktis mengoordinasikan dengan deretan pemerintahan daerah ditempat serta seputar Propinsi Sulawesi Tengah. “langsung mengoordinasikan daerah seperti Mamuju, Makassar serta sekelilingnya, BNPBnya jika masih tetap ada logistik, seperti tenda apa selekasnya kirim, termasuk juga jika ada surat ketetapan kepala daerah akan kami beri payung hukumnya yang keluarkan beras di gudang-gudang," kata Tjahjo.