Pemprov DKI Jakarta mengatakan kesiapannya untuk bekerjasama dengan Perwakilan Bank Indonesia (BI) Propinsi DKI Jakarta untuk mengatur inflasi serta mengawasi kestabilan harga pangan. Perihal ini diutarakan, Gubernur DKI Anies Baswedan waktu hadir upacara serah terima jabatan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Propinsi DKI Jakarta di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusa.
Dalam upacara itu, Hamid Ponco Wibowo dilantik menjadi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi DKI Jakarta, menukar Trisno Nugroho. "APBD DKI Jakarta di tahun 2019 ini sampai Rp89,08 triliun. Ini diinginkan akan dapat jadi pendorong juga jadi stimulus perekonomian daerah, terutamanya di Ibu Kota. Karenanya, kami mengharap apa yang sampai kini telah tersambung dengan baik serta kami yakin jika Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta yang baru selalu tingkatkan apa yang telah terbina, apa yang telah kita lakukan bersama dengan baik," kata Anies di tempat, Senin (25/3/2019).
Baca juga : Jurusan di UIN SGD
Anies mengutamakan kerjasama bersama dengan Bank Indonesia selalu diteruskan. Perihal ini dalam usaha pengendalian inflasi, mengawasi tersedianya keperluan serta kestabilan harga pangan, dan wujudkan skema transaksi elektronik dengan digital.
"DKI mempunyai infrastruktur serta ekosistem yang begitu maju. Dari bagian infrastruktur, kita mengerti Ibu Kota ialah satu diantaranya tempat dimana basis digital begitu berkembang. Di lain sisi, kita melihat penduduk yang begitu melek digital. Karenanya, (keadaan) ini mesti jadikan menjadi kesempatan buat kita saling bangun satu skema keuangan yang sangat mungkin kita untuk dapat memonitor, meramalkan, lakukan ekstrapolasi lebih baik," katanya.
Kerja sama pada Pemprov DKI Jakarta serta Bank Indonesia sudah dapat mengawasi inflasi DKI Jakarta ada pada level yang rendah serta teratasi. Hal itu sudah mengantar Team Pengontrol Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta mencapai penghargaan menjadi TPID Propinsi terunggul se-Jawa pada pagelaran Rakornas TPID 2017, dan perolehan inflasi DKI Jakarta di tahun 2018 yang sebesar 3,3% (yoy), atau lebih rendah dibanding tahun awal mulanya sebesar 3,7% (yoy) serta searah dengan tujuan capaian inflasi nasional 3,5±1%.
Perkembangan ekonomi DKI Jakarta pula sudah membuahkan perolehan yang positif, dengan sharing perekonomian yang paling besar (17%) dibanding propinsi yang lain di Indonesia. Di 2018, perkembangan ekonomi Propinsi DKI Jakarta masih terbangun sebesar 6,2% (yoy) didukung kapasitas positif beberapa bidang penting, yakni perdagangan, industri pemrosesan serta konstruksi.
Baca juga : Jurusan di BINUS
Prinsip untuk bersinergi serta bekerjasama dalam memajukan perekonomian nasional serta daerah, termasuk juga di Jakarta, jadi acuan perekonomian Indonesia. Pemprov DKI Jakarta pula selalu memakai data-data serta analisa dari Bank Indonesia untuk pemungutan kebijaksanaan buat pembangunan ekonomi DKI Jakarta, termasuk juga dalam pemetaan atas pemenuhan keinginan serta penawaran keperluan inti serta kestabilan harga (inflasi).
"Serta kita mujur sekali, riset-riset yang dikerjakan oleh Bank Indonesia jadi bahan yang sangat berguna di kita lakukan prediksi, lakukan perkiraan, juga sekaligus dalam kita lakukan ekspansi dari tempat mana saja Jakarta dapat memperoleh semua supply (pangan)," kata Anies.
Anies juga mengharap, dengan instruksi kepimpinan yang baru Bank Indonesia bersama dengan Pemprov DKI Jakarta bisa selalu memberi faedah buat perubahan di Ibu Kota sekaligus juga memberi efek positif perekonomian dengan nasional.
No comments:
Post a Comment