Banyak WNI Tak Bisa Nyoblos, GP Ansor Minta PPLN Netral

Jumlahnya masyarakat negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang tidak bisa memakai hak pilihnya dalam Pemilu 2019 membuat Pergerakan Pemuda (GP) Ansor mulai bicara.

Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas minta Panitia Penentuan Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) berlaku netral memberi peluang pada semua masyarakat negara dalam memakai hak pilihnya.

Baca juga : Jurusan di UPH

Menurut Yaqut, pesta demokrasi ini punya semua masyarakat negara. "Dari video-video yang tersebar berkesan panitia penyelenggara tidak netral, cuma menampung kebutuhan pemilih tersendiri. Hak demokrasi masyarakat janganlah dirampok. Semua masyarakat negara miliki hak yang sama untuk nyoblos, pilih. Apapun pilihannya, hak konstitusional masyarakat mesti ditanggung. Bukan menghambat. Ini ada intimidasi pidananya, lho," kata Yaqut, Senin (15/4/2019).

Menurut Yaqut, dari momen kericuhan penerapan pemilu di sejumlah negara, PPLN pun berkesan tidak profesional.

"Jika faktanya pemilih melonjak, begitu tidak profesional. Harusnya kan panitia mempersiapkan beberapa gagasan mengantisipasi pada semua peluang, termasuk juga melonjaknya pemilih di ujung waktu. Ada rencana A, B, C dan sebagainya. Bukan lalu tutup TPS sebab fakta batas waktu habis atau sewa gedung habis, sesaat pemilih masih tetap antre serta surat nada masih tetap menumpuk banyak. Fakta kok kaleng-kaleng ini," papar Gus Yaqut, sapaan akrabnya.

Yaqut mengerti perasaan beberapa pemilih yang geram sebab hak pilihnya seperti dirampok panitia. Masalahnya lanjut ia, pemilih telah mengantre berjam-jam tetapi selanjutnya mesti pulang sebab panitia menjelaskan waktu habis.

Baca juga : Jurusan di USAKTI

"Batas waktu menyoblos kan sampai jam 18.00, pemilih hadir sebelum jam itu. Harusnya masih dikasih peluang menyoblos. Nah jika hadir sesudah jam 18.00 baru tidak diterima. Ini kan tidak. Bayangkan antre berjam-jam tetapi tidak dapat milih, ya sedih serta geram," masukan Gus Yaqut.

Ia menyatakan, alih-alih tingkatkan keterlibatan masyarakat memakai hak pilihnya dalam Pemilu 2019, momen ini justru membuat masyarakat "diminta" golput. Menurutnya, ini jadi kontradiktif dengan kampanye KPU sendiri yang ajak masyarakat janganlah golput.