Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengutarakan, harapannya pada Presiden dipilih selanjutnya sesudah lakukan pencoblosan di kediamannya yang berada di lokasi Bintaro, Tangerang Selatan. Sambung ia menjelaskan, ingin presiden seterusnya dapat membuat ekonomi rata dirasa semua rakyat.
Baca juga : Jurusan di UNMUS
"Pemerintahan siapa saja yang terplih serta wakil rakyat akan mewakili rakyat serta pembangunan rata serta prinsip jujur dan berkarakter kuat rakyatnya," tutur Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (17/4/2019).
Sri Mulyani sendiri mencoblos dalam tempat pengambilan suara (TPS) 77 dengan keseluruhan pemilih sekitar 284. Sri Mulyani masuk dalam nomer urut 48, sesaat suaminya Toni
Tidak ada perlakuan spesial dari seseorang Menteri, Sri Mulyani bersama keluarganya ikut antre serta ikuti proses pencoblosan sesuai dengan mekanisme. Ia juga mengatakan selesai pemilu akan ada pekerjaan rumah yang butuh dikerjakan.
Baca juga : Jurusan di UNCEN
"Intinya ya selesai pemilu ini kita menyatu serta kita akan banyak pekerjaan rumah sebab gejolak ekonomi akan beralih," tuturnya.
Wednesday, April 24, 2019
Tuesday, April 23, 2019
Tim Prabowo-Sandi Puji Semangat Masyarakat Kawal Suara Pemilu
Peranan warga, terutamanya kelompok milenial yang ketertarikan mengawal proses hitungan nada dihargai Direktur Relawan Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan.
Langkah warga yang dengan mandiri menghimpun form C1 plano itu dipandang menjadi sisi dari usaha rakyat untuk mengawasi Pemilu 2019 berjalan jujur serta adil.
Baca juga : Jurusan di UNM
"Apa yang dikerjakan Ruangan Sandi, Pergerakan Milenial Indonesia, serta AyojagaTPS memperkuat keterlibatan warga yang mengagumkan," tutur Ferry Musyidan Baldan waktu terima beberapa puluh ribu photo C1 plano dari anak-anak muda anggota komune relawan simpatisan Prabowo-Sandiaga di Alat Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).
Ia menjelaskan, data C1 yang dikatakan Ruangan Sandi serta AyojagaTPS akan lengkapi data yang telah dipunyai BPN Prabowo-Sandi yang selalu diperbaharui setiap waktu berdasar pada laporan dari beberapa warga serta simpatisan.
Menurutnya, warga mesti tahu C1 plano sebab adalah dokumen sah, terverifikasi serta di tandatangani pihak KPPS serta beberapa saksi.
"Ini dapat temukan menjadi satu basis data saat kalkulasi proses hitungan nada. Sebab jika bukan C1 plano, umumnya mempunyai permasalahan seperti belum ditandatangani serta itu umumnya dipegang saksi," katanya.
Ia meneruskan, tingkat keterlibatan warga tinggi sekali dalam mengawal pemilu. Bukan sekedar berhenti memakai hak suaranya di hari pengambilan suara 17 April, warga dengan sadar ingin mengawal jalannya hitungan nada sampai selesai.
"Pengumpulan C1 ialah bentuk keterlibatan yang mengagumkan. Emak-emak, anak muda, semua ingin pastikan agar suaranya tidak dibawa lari atau dimanipulasi," paparnya.
Selain itu, perwakilan Pergerakan Milenial Indonesia (GMI), Vinny Nuraini menjelaskan sudah mempersiapkan dua simpul relawan yang bekerja menghimpun photo C1 serta memonitor situs kalkulasi punya Komisi Penentuan Umum (KPU).
Baca juga : Jurusan di POLIMDO
"Kami tidak ingin pencapaian nada warga di-input dengan salah ke web KPU. Kami ajak semua masyarkat Indonesia untuk mengawal C1 lalu memonitor situs kalkulasi KPU serta mendokumentasikannya bila ada kekeliruan," papar Vinny.
Perwakilan komune relawan Ruangan Sandi, Dimas Besar memberikan, sekian waktu ke belakang banyak info simpang siur berkaitan hasil kalkulasi cepat serta perhitungan nada KPU. Karenanya, pihaknya menghimpun photo C1 menjadi basis data untuk mengawal perhitungan nada hasil pemilu.
"Kita mesti kawal C1 di mana ini bisa menjadi sumber data primer dari tangan pertama untuk kelak memverifikasi apa hasil kalkulasi cepat serta yang dipertunjukkan oleh web KPU itu benar atau tidak," kata Dimas.
Langkah warga yang dengan mandiri menghimpun form C1 plano itu dipandang menjadi sisi dari usaha rakyat untuk mengawasi Pemilu 2019 berjalan jujur serta adil.
Baca juga : Jurusan di UNM
"Apa yang dikerjakan Ruangan Sandi, Pergerakan Milenial Indonesia, serta AyojagaTPS memperkuat keterlibatan warga yang mengagumkan," tutur Ferry Musyidan Baldan waktu terima beberapa puluh ribu photo C1 plano dari anak-anak muda anggota komune relawan simpatisan Prabowo-Sandiaga di Alat Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).
Ia menjelaskan, data C1 yang dikatakan Ruangan Sandi serta AyojagaTPS akan lengkapi data yang telah dipunyai BPN Prabowo-Sandi yang selalu diperbaharui setiap waktu berdasar pada laporan dari beberapa warga serta simpatisan.
Menurutnya, warga mesti tahu C1 plano sebab adalah dokumen sah, terverifikasi serta di tandatangani pihak KPPS serta beberapa saksi.
"Ini dapat temukan menjadi satu basis data saat kalkulasi proses hitungan nada. Sebab jika bukan C1 plano, umumnya mempunyai permasalahan seperti belum ditandatangani serta itu umumnya dipegang saksi," katanya.
Ia meneruskan, tingkat keterlibatan warga tinggi sekali dalam mengawal pemilu. Bukan sekedar berhenti memakai hak suaranya di hari pengambilan suara 17 April, warga dengan sadar ingin mengawal jalannya hitungan nada sampai selesai.
"Pengumpulan C1 ialah bentuk keterlibatan yang mengagumkan. Emak-emak, anak muda, semua ingin pastikan agar suaranya tidak dibawa lari atau dimanipulasi," paparnya.
Selain itu, perwakilan Pergerakan Milenial Indonesia (GMI), Vinny Nuraini menjelaskan sudah mempersiapkan dua simpul relawan yang bekerja menghimpun photo C1 serta memonitor situs kalkulasi punya Komisi Penentuan Umum (KPU).
Baca juga : Jurusan di POLIMDO
"Kami tidak ingin pencapaian nada warga di-input dengan salah ke web KPU. Kami ajak semua masyarkat Indonesia untuk mengawal C1 lalu memonitor situs kalkulasi KPU serta mendokumentasikannya bila ada kekeliruan," papar Vinny.
Perwakilan komune relawan Ruangan Sandi, Dimas Besar memberikan, sekian waktu ke belakang banyak info simpang siur berkaitan hasil kalkulasi cepat serta perhitungan nada KPU. Karenanya, pihaknya menghimpun photo C1 menjadi basis data untuk mengawal perhitungan nada hasil pemilu.
"Kita mesti kawal C1 di mana ini bisa menjadi sumber data primer dari tangan pertama untuk kelak memverifikasi apa hasil kalkulasi cepat serta yang dipertunjukkan oleh web KPU itu benar atau tidak," kata Dimas.
Monday, April 22, 2019
Puluhan Petugas KPPS Wafat, Mendagri Setuju Pemilu Serentak Dievaluasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akui prihatin dengan adanya banyak petugas penentuan umum (pemilu) yang wafat karena kecapekan dalam melakukan pekerjaan mengadakan pemilu.
Sampai sekarang ini telah beberapa puluh orang wafat serta jatuh sakit selesai melakukan pekerjaannya mengadakan Pemilu Serentak, Rabu 17 April kemarin.
Baca juga : Jurusan di UNIPDU
“Kami menanti saran dari Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Penentuan Umum (KPU). Itu saja pada prinsipnya. Ya saya meyakini pemerintah akan memberi penghargaan tetapi jika masalah biaya itu agar kelak Bawaslu dahulu fix-nya berapakah yang sakit, berapakah yang gugur termasuk juga KPPS-nya termasuk juga beberapa anggota Polri ya,” papar Mendagri pada wartawan selesai ikuti Rapat Hanya terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019) siang, seperti diambil dari setkab.go.id.
Mendagri sepakat dengan saran dikerjakannya pelajari pada penyelenggaraan pemilu serentak yang melelahkan, serta sudah minta banyak korban jiwa itu.
Walau demikian, ia masih tetap menanti Komisi Penentuan Umum (KPU) menginformasikan hasil Pemilu.
“Kami tidak ingin menekan dahulu, tetapi sesudah pengumuman KPU sah kelak peluang awal pemerintahan akan mengulas dengan DPR. Saya duga ini mesti diulas dengan DPR baru,” papar Mendagri
Baca juga : Jurusan di UMJ
Ia yakini KPU telah membuat pelajari. Kemendagri juga membuat pelajari yang menyangkut ketetapan MK, keserentakan itu apa mesti hari, tanggal, jam, bulan yang sama.
Demikian dengan tentang waktu kampanye apa mesti demikian bulan, itu saja. “Saya duga yang penting bagaimana bangun satu skema pemilu yang demokratis tapi yang lebih efisien, lebih efektif,” papar bekas anggota Komisi I DPR ini.
Sampai sekarang ini telah beberapa puluh orang wafat serta jatuh sakit selesai melakukan pekerjaannya mengadakan Pemilu Serentak, Rabu 17 April kemarin.
Baca juga : Jurusan di UNIPDU
“Kami menanti saran dari Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Penentuan Umum (KPU). Itu saja pada prinsipnya. Ya saya meyakini pemerintah akan memberi penghargaan tetapi jika masalah biaya itu agar kelak Bawaslu dahulu fix-nya berapakah yang sakit, berapakah yang gugur termasuk juga KPPS-nya termasuk juga beberapa anggota Polri ya,” papar Mendagri pada wartawan selesai ikuti Rapat Hanya terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019) siang, seperti diambil dari setkab.go.id.
Mendagri sepakat dengan saran dikerjakannya pelajari pada penyelenggaraan pemilu serentak yang melelahkan, serta sudah minta banyak korban jiwa itu.
Walau demikian, ia masih tetap menanti Komisi Penentuan Umum (KPU) menginformasikan hasil Pemilu.
“Kami tidak ingin menekan dahulu, tetapi sesudah pengumuman KPU sah kelak peluang awal pemerintahan akan mengulas dengan DPR. Saya duga ini mesti diulas dengan DPR baru,” papar Mendagri
Baca juga : Jurusan di UMJ
Ia yakini KPU telah membuat pelajari. Kemendagri juga membuat pelajari yang menyangkut ketetapan MK, keserentakan itu apa mesti hari, tanggal, jam, bulan yang sama.
Demikian dengan tentang waktu kampanye apa mesti demikian bulan, itu saja. “Saya duga yang penting bagaimana bangun satu skema pemilu yang demokratis tapi yang lebih efisien, lebih efektif,” papar bekas anggota Komisi I DPR ini.
Sunday, April 21, 2019
Almisbat Yakin Jokowi-Ma'ruf Amin Bakal Menang Pilpres
Beberapa program kebijaksanaan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai kini berpesan penting mengenai apa yang semestinya dikerjakan oleh seseorang pemimpin satu Negara besar seperti Indonesia.
Baca juga : Jurusan di UNRAM
Sebab unsur berikut penting kemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin dalam Penentuan Presiden serta Wakil Presiden (Pemilihan presiden) pada 17 April 2019 kemarin.
Opini ini dikatakan Ketua Umum Aliansi Penduduk Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Hendrik Sirait, dalam acara syukuran menyongsong kemenangan Jokowi-Ma'ruf, di lokasi Tebet, Jakarta, Sabtu 20 April 2019 malam.
"Karenanya begitu lumrah serta telah semestinya Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin menang. Kita lihat pembangunan itu rata serta dirasa penduduk di semua Indonesia. Itu implementasi ide pembangunan Indonesia sentris pemerintahan Jokowi sampai kini,” kata Hendrik, Minggu (21/4/2019).
Hendrik mengutarakan, Jokowi tidak cuma bangun Pulau Jawa yang penduduknya hampir dua pertiga masyarakat Indonesia. Sekarang ini penduduk di pelosok serta wilayah-wilayah terluar Indonesia sudah rasakan pembangunan itu.
"Apa yang dikerjakan Jokowi benar-benar tidak ada hubungan dengan kebutuhan elektoral seperti Pemilihan presiden, tetapi berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai presiden yang mesti melayani semua penduduk Indonesia. Lepas apa penduduk itu pemilihnya ataulah bukan," katanya.
Baca juga : Jurusan di IT TELKOM
Menurut dia, kerja-kerja politik Almisbat dalam memenangi Jokowi-KH Ma'ruf didasari oleh sebab terdapatnya persamaan nilai-nilai serta harapan, dengan apa yang sudah dikerjakan serta akan diwujudkan oleh Jokowi-Ma'ruf untuk memajukan Indonesia.
"Nilai-nilai serta harapan itu diantaranya ialah masalah utamanya mengawasi kebhinnekaan yang jadi khasanah kita menjadi bangsa dalam bingkai NKRI. Itu jati diri kita yang mesti dipertahankan sampai kapanpun," tegasnya.
"Kita optimis Indonesia akan sukses menangani kompleksitas masalah global di beberapa bagian bersama dengan Jokowi-KH Ma’ruf Amin," katanya.
Baca juga : Jurusan di UNRAM
Sebab unsur berikut penting kemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin dalam Penentuan Presiden serta Wakil Presiden (Pemilihan presiden) pada 17 April 2019 kemarin.
Opini ini dikatakan Ketua Umum Aliansi Penduduk Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Hendrik Sirait, dalam acara syukuran menyongsong kemenangan Jokowi-Ma'ruf, di lokasi Tebet, Jakarta, Sabtu 20 April 2019 malam.
"Karenanya begitu lumrah serta telah semestinya Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin menang. Kita lihat pembangunan itu rata serta dirasa penduduk di semua Indonesia. Itu implementasi ide pembangunan Indonesia sentris pemerintahan Jokowi sampai kini,” kata Hendrik, Minggu (21/4/2019).
Hendrik mengutarakan, Jokowi tidak cuma bangun Pulau Jawa yang penduduknya hampir dua pertiga masyarakat Indonesia. Sekarang ini penduduk di pelosok serta wilayah-wilayah terluar Indonesia sudah rasakan pembangunan itu.
"Apa yang dikerjakan Jokowi benar-benar tidak ada hubungan dengan kebutuhan elektoral seperti Pemilihan presiden, tetapi berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai presiden yang mesti melayani semua penduduk Indonesia. Lepas apa penduduk itu pemilihnya ataulah bukan," katanya.
Baca juga : Jurusan di IT TELKOM
Menurut dia, kerja-kerja politik Almisbat dalam memenangi Jokowi-KH Ma'ruf didasari oleh sebab terdapatnya persamaan nilai-nilai serta harapan, dengan apa yang sudah dikerjakan serta akan diwujudkan oleh Jokowi-Ma'ruf untuk memajukan Indonesia.
"Nilai-nilai serta harapan itu diantaranya ialah masalah utamanya mengawasi kebhinnekaan yang jadi khasanah kita menjadi bangsa dalam bingkai NKRI. Itu jati diri kita yang mesti dipertahankan sampai kapanpun," tegasnya.
"Kita optimis Indonesia akan sukses menangani kompleksitas masalah global di beberapa bagian bersama dengan Jokowi-KH Ma’ruf Amin," katanya.
Friday, April 19, 2019
Eks Ketua KPU: Hormati Proses Pemilu yang Masih Berjalan
Walau dengan tehnis ada banyak yang mesti diperbaiki, Pemilu bersejarah Serentak 2019 sudah berjalan dengan lancar serta damai.
Sekarang ini penduduk sesaat telah bisa tahu hasil pemilu lewat beberapa aliran, baik lewat hitungan cepat (quick count) beberapa instansi survey ataupun hitungan riil (real count) lewat service yang disiapkan KPU yang masih tetap berjalan.
Sesaat hitungan serta rekapitulasi manual yang dikerjakan KPU serta bisa menjadi basic penentuan sah hasil pemilu oleh KPU pada satu bulan yang akan tiba, sekarang ini tengah berjalan dengan bertahap dari mulai tingkat KPPS (TPS), PPK (kecamatan ), KPU kabupaten/kota, KPU propinsi serta direncanakan akan diputuskan terakhir tanggal 22 Mei 2019.
Baca juga : Jurusan di UNY
"Quick count memang berbentuk sesaat serta data yang diambil pun sample saja, tetapi riwayat menunjukkan jika cara ini begitu tepat semenjak dikenalkan serta dipraktikkan di Indonesia. Ditambah lagi tidak ada yang berselisih dari beberapa puluh instansi survey yang lakukan quick count di pemilu kesempatan ini," kata Koordinator Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), Juri Ardiantoro dalam info tertulisnya, Jumat (19/4/2019).
Tentang beberapa hasil pemilu sesaat ini, katanya, berlangsung pro-kontra karena tim pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno serta beberapa pendukungnya tidak meyakini hasil hitungan quick count.
Mereka akui memilki data hasil hitungan ‘internal’ yang menujukkan hasil sebaliknya hingga sampai 2x tampil di panggung menginformasikan klaim kemenangannya.
Sesaat tim pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, walau oleh instansi survey dikatakan menjadi pemenang tampil sebaliknya, menghargai proses sekalian menanti hasil sah penentuan serta pengumumam Komisi Penentuan Umum (KPU).
"Beberapa penduduk dibikin bingung serta bahkan juga terhasut oleh beberapa ajakan untuk menampik hasil pemilu, bahkan juga ajakan lakukan aksi-aksi inkosntitusional people power. Ajakan serta hasutan ini benar-benar tidak mempunyai basic benar-benar, terkecuali kekesalan sebab kalah dalam pemilu," papar bekas Ketua KPU ini.
Menurutnya, pemilu di Indonesia salah satu pemilu yang jadi contoh serta referensi dunia untuk pemilu yang demokratis serta jamin akuntabilitas proses sebab mempunyai tiga komponen yang menopangnya.
Pertama, pemilu yang terbuka. Ke-2, mempunyai proses pembuktian kebenaran data. Ke-3, mempunyai kelengkapan beberapa piranti hukum serta instansi penyelesaian bila berlangsung permasalahan.
Ia meneruskan, dalam proses pengambilan serta penghitunagn nada di TPS seluruh pihak bisa melihat, dari mulai petugas, pemilih, saksi-saksi, pemantau serta penduduk luas.
"Bahkan juga apa yang dimaksud pesta demokrasi itu sesusngguhnya berada di TPS. Kebanyakan orang ketertarikan, senang serta tidak ada ketegangan-ketegangan," tandas bekas Ketua KPU DKI Jakarta dua periode ini.
Sesudah dihitung di TPS serta dituangkan dalam formulir C1 serta C1 Plano, lanjut ia, seluruh pihak bisa lihat, mencatat, mendokumentasikan/memfoto, meng-upload, menempatkan dalam tempat pengumuman, serta saksi-saksi serta pengawas TPS dikasihkan salinan C1 itu.
"Diluar itu, KPU pun memindai/scan form C1 itu serta mempublikasikannya. Kurang meng-upload C1, KPU pun lakukan input data C1 dengan riil (real count) dalam aplikasi elektronik (Situng) yang bisa diawasi publik selama waktu. Jadi, bila ada satu diantara pihak punya niat curang berdasar hasil nada, tentu dengan gampang akan ketahuan serta selekasnya dikoreksi serta pelakunya bisa diberi hukuman," katanya.
Juri pun menyatakan piranti ketentuan serta kelembagaan untuk mengakhiri pendapat pelanggaran serta kecurangan pun komplet.
"Disini Indonesia seringkali dipandang pemilu sangat kompleks tidak saja sistemnya, tapi pun kelembagaannya. Banyak instansi yang kerja untuk pemilu," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di UGM
Ada KPU menjadi pelaksana. Ada Bawaslu menjadi pengawas, bahkan juga saat ini sampai tingkat TPS. Pada pemilu-pemilu awal mulanya cuma sampai PPS atu desa/kelurahan. Ada Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) untuk terima pengaduan serta mengadili bila ada deretan KPU serta Bawaslu yang lakukan pelanggaran etik. Ada polisi serta kejaksaan bersama dengan Bawaslu dalam sentral penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) bila ada pendapat pelanggaran pidana pemilu.
"Diluar itu ada Komisi Penyiaran Indonesia serta Dewan Wartawan bila ada alat serta instansi penyiaran lakukan pelanggaran iklan serta penyiaran kampanye. Benar-benar begitu komplet," katanya,
Oleh karenanya, katanya, bila ada ajakan-ajakan yang menampik hasil pemilu, mendelegitimasi instansi serta kerja hasil penyelengara pemilu dan ambil langkah inskonstitusional sebenarnya memungkiri serta mengkhianati ketentuan main yang sudah disetujui bersama dengan menjadi satu bangsa.
"Pemilu ialah alat serta ajang dimana tiap-tiap peserta berburu suport sekuat serta sekeras mungkin, tetapi bila rakyat telah pilih serta memastikan pemenangnya, jadi seluruh pihak mesti menerimanya. Jadi, mari hormati proses yang telah serta tengah berjalan. Percayakan semua instansi penyelenggara pemilu kerja menyelesiakan pekerjaannya serta memutuskan hasil pemilu," papar Juri.
Sekarang ini penduduk sesaat telah bisa tahu hasil pemilu lewat beberapa aliran, baik lewat hitungan cepat (quick count) beberapa instansi survey ataupun hitungan riil (real count) lewat service yang disiapkan KPU yang masih tetap berjalan.
Sesaat hitungan serta rekapitulasi manual yang dikerjakan KPU serta bisa menjadi basic penentuan sah hasil pemilu oleh KPU pada satu bulan yang akan tiba, sekarang ini tengah berjalan dengan bertahap dari mulai tingkat KPPS (TPS), PPK (kecamatan ), KPU kabupaten/kota, KPU propinsi serta direncanakan akan diputuskan terakhir tanggal 22 Mei 2019.
Baca juga : Jurusan di UNY
"Quick count memang berbentuk sesaat serta data yang diambil pun sample saja, tetapi riwayat menunjukkan jika cara ini begitu tepat semenjak dikenalkan serta dipraktikkan di Indonesia. Ditambah lagi tidak ada yang berselisih dari beberapa puluh instansi survey yang lakukan quick count di pemilu kesempatan ini," kata Koordinator Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI), Juri Ardiantoro dalam info tertulisnya, Jumat (19/4/2019).
Tentang beberapa hasil pemilu sesaat ini, katanya, berlangsung pro-kontra karena tim pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno serta beberapa pendukungnya tidak meyakini hasil hitungan quick count.
Mereka akui memilki data hasil hitungan ‘internal’ yang menujukkan hasil sebaliknya hingga sampai 2x tampil di panggung menginformasikan klaim kemenangannya.
Sesaat tim pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, walau oleh instansi survey dikatakan menjadi pemenang tampil sebaliknya, menghargai proses sekalian menanti hasil sah penentuan serta pengumumam Komisi Penentuan Umum (KPU).
"Beberapa penduduk dibikin bingung serta bahkan juga terhasut oleh beberapa ajakan untuk menampik hasil pemilu, bahkan juga ajakan lakukan aksi-aksi inkosntitusional people power. Ajakan serta hasutan ini benar-benar tidak mempunyai basic benar-benar, terkecuali kekesalan sebab kalah dalam pemilu," papar bekas Ketua KPU ini.
Menurutnya, pemilu di Indonesia salah satu pemilu yang jadi contoh serta referensi dunia untuk pemilu yang demokratis serta jamin akuntabilitas proses sebab mempunyai tiga komponen yang menopangnya.
Pertama, pemilu yang terbuka. Ke-2, mempunyai proses pembuktian kebenaran data. Ke-3, mempunyai kelengkapan beberapa piranti hukum serta instansi penyelesaian bila berlangsung permasalahan.
Ia meneruskan, dalam proses pengambilan serta penghitunagn nada di TPS seluruh pihak bisa melihat, dari mulai petugas, pemilih, saksi-saksi, pemantau serta penduduk luas.
"Bahkan juga apa yang dimaksud pesta demokrasi itu sesusngguhnya berada di TPS. Kebanyakan orang ketertarikan, senang serta tidak ada ketegangan-ketegangan," tandas bekas Ketua KPU DKI Jakarta dua periode ini.
Sesudah dihitung di TPS serta dituangkan dalam formulir C1 serta C1 Plano, lanjut ia, seluruh pihak bisa lihat, mencatat, mendokumentasikan/memfoto, meng-upload, menempatkan dalam tempat pengumuman, serta saksi-saksi serta pengawas TPS dikasihkan salinan C1 itu.
"Diluar itu, KPU pun memindai/scan form C1 itu serta mempublikasikannya. Kurang meng-upload C1, KPU pun lakukan input data C1 dengan riil (real count) dalam aplikasi elektronik (Situng) yang bisa diawasi publik selama waktu. Jadi, bila ada satu diantara pihak punya niat curang berdasar hasil nada, tentu dengan gampang akan ketahuan serta selekasnya dikoreksi serta pelakunya bisa diberi hukuman," katanya.
Juri pun menyatakan piranti ketentuan serta kelembagaan untuk mengakhiri pendapat pelanggaran serta kecurangan pun komplet.
"Disini Indonesia seringkali dipandang pemilu sangat kompleks tidak saja sistemnya, tapi pun kelembagaannya. Banyak instansi yang kerja untuk pemilu," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di UGM
Ada KPU menjadi pelaksana. Ada Bawaslu menjadi pengawas, bahkan juga saat ini sampai tingkat TPS. Pada pemilu-pemilu awal mulanya cuma sampai PPS atu desa/kelurahan. Ada Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) untuk terima pengaduan serta mengadili bila ada deretan KPU serta Bawaslu yang lakukan pelanggaran etik. Ada polisi serta kejaksaan bersama dengan Bawaslu dalam sentral penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) bila ada pendapat pelanggaran pidana pemilu.
"Diluar itu ada Komisi Penyiaran Indonesia serta Dewan Wartawan bila ada alat serta instansi penyiaran lakukan pelanggaran iklan serta penyiaran kampanye. Benar-benar begitu komplet," katanya,
Oleh karenanya, katanya, bila ada ajakan-ajakan yang menampik hasil pemilu, mendelegitimasi instansi serta kerja hasil penyelengara pemilu dan ambil langkah inskonstitusional sebenarnya memungkiri serta mengkhianati ketentuan main yang sudah disetujui bersama dengan menjadi satu bangsa.
"Pemilu ialah alat serta ajang dimana tiap-tiap peserta berburu suport sekuat serta sekeras mungkin, tetapi bila rakyat telah pilih serta memastikan pemenangnya, jadi seluruh pihak mesti menerimanya. Jadi, mari hormati proses yang telah serta tengah berjalan. Percayakan semua instansi penyelenggara pemilu kerja menyelesiakan pekerjaannya serta memutuskan hasil pemilu," papar Juri.
Thursday, April 18, 2019
Proses Pemilu Tak Bisa Diselesaikan dengan Adu Kuat dan Massa
Semua komponen penduduk disuruh meredam diri serta menghargai apapun kehendak rakyat yang sudah tersalurkan lewat proses Pemilu, Rabu 17 April 2019.
Baca juga : Jurusan di UPNVS
Dalam satu kontestasi politik kalah menang dipandang lumrah. "Jerih payah mesti dihargai menjadi proses demokrasi. Selanjutnya ada yang menang ada yang kalah. Saya sempat rasakan kekalahan, tetapi ini ialah tingkatan yang mesti dibarengi serta dihormati bersama dengan," kata Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) lewat info tercatat, Kamis (18/4/2019).
Gus Ipul akui pasti ada catatan buat calon serta keberatan atau permasalahan yang muncul. Walau demikian semua tidak dapat dituntaskan lewat jalan pengerahan massa.
Beberapa tokoh diinginkan pun tidak asal-asalan mengobral pengakuan yang memancing perpecahan di dalam penduduk.
"Tidak dapat lewat cara beradu kuat. Jika beradu kuat dapat saling kuat. Jika yang kalah miliki massa, yang juga menang miliki massa yang tambah lebih besar. Kami yakin Pak Jokowi serta Prabowo ialah tokoh bangsa yang sesudah pemilihan presiden dapat merukunkan kembali," katanya.
Menurutnya, bila temukan permasalahan dalam proses pemilu kesempatan ini jadi ada jalannya yang mesti dilalui, yaitu jalan hukum bukan jalan jalanan ditambah lagi jalan tindakan massa atau people power yang terakhir seringkali disuarakan beberapa pihak.
Gus Ipul pun menjelaskan, untuk menahan massa, beberapa kiai-kiai sepuh di Jawa Timur pun selekasnya mengadakan pertemuan untuk menggerakkan kondisi masih damai serta tenang.
"Kami semua ingin yang menang tidak jumawa yang kalah dapat lega dada. Yang kalah dan menang dapat sama-sama menghargai," katanya.
Selain itu, Ikatan Gus Gus Indonesia (IGGI) minta semua peserta pemilu serta beberapa pihak yang ikut serta di dalamnya dapat menghargai apapun hasil penentuan yang sudah usai diadakan serentak Rabu 17 April 2019.
Baca juga : Jurusan di UPNVJ
"Siapa yang akan dipilih jadi presiden serta wapres untuk periode lima tahun ke depan mesti saling kita hormati serta junjung. Seluruh pihak mesti dengan ikhlas serta lega dada, dipenuhi perasaan tanggung jawab untuk keselamatan, persatuan serta kesatuan NKRI," papar Ketua IGGI Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) dalam info persnya, Kamis (18/4/2019).
Ia pun minta semua tokoh penduduk, tokoh agama sampai tokoh parpol untuk menguatkan edukasi politik pada masyarakat bangsa dengan tidak menyebar hasutan, ajaran kedengkian serta langkah cara inkonstitusional yang bisa membahayakan kestabilan nasional seperti tindakan memprotes massal dengan people power.
"Tiap-tiap bibit perseteruan yang ke arah pada disintegrasi bangsa mesti dihindari sedini mungkin. Mari jagalah bersilahturahmi, telah waktunya kita menyatu kembali sebab sebenarnya semua kita ialah bersaudara," papar Gus Fahrur.
Baca juga : Jurusan di UPNVS
Dalam satu kontestasi politik kalah menang dipandang lumrah. "Jerih payah mesti dihargai menjadi proses demokrasi. Selanjutnya ada yang menang ada yang kalah. Saya sempat rasakan kekalahan, tetapi ini ialah tingkatan yang mesti dibarengi serta dihormati bersama dengan," kata Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) lewat info tercatat, Kamis (18/4/2019).
Gus Ipul akui pasti ada catatan buat calon serta keberatan atau permasalahan yang muncul. Walau demikian semua tidak dapat dituntaskan lewat jalan pengerahan massa.
Beberapa tokoh diinginkan pun tidak asal-asalan mengobral pengakuan yang memancing perpecahan di dalam penduduk.
"Tidak dapat lewat cara beradu kuat. Jika beradu kuat dapat saling kuat. Jika yang kalah miliki massa, yang juga menang miliki massa yang tambah lebih besar. Kami yakin Pak Jokowi serta Prabowo ialah tokoh bangsa yang sesudah pemilihan presiden dapat merukunkan kembali," katanya.
Menurutnya, bila temukan permasalahan dalam proses pemilu kesempatan ini jadi ada jalannya yang mesti dilalui, yaitu jalan hukum bukan jalan jalanan ditambah lagi jalan tindakan massa atau people power yang terakhir seringkali disuarakan beberapa pihak.
Gus Ipul pun menjelaskan, untuk menahan massa, beberapa kiai-kiai sepuh di Jawa Timur pun selekasnya mengadakan pertemuan untuk menggerakkan kondisi masih damai serta tenang.
"Kami semua ingin yang menang tidak jumawa yang kalah dapat lega dada. Yang kalah dan menang dapat sama-sama menghargai," katanya.
Selain itu, Ikatan Gus Gus Indonesia (IGGI) minta semua peserta pemilu serta beberapa pihak yang ikut serta di dalamnya dapat menghargai apapun hasil penentuan yang sudah usai diadakan serentak Rabu 17 April 2019.
Baca juga : Jurusan di UPNVJ
"Siapa yang akan dipilih jadi presiden serta wapres untuk periode lima tahun ke depan mesti saling kita hormati serta junjung. Seluruh pihak mesti dengan ikhlas serta lega dada, dipenuhi perasaan tanggung jawab untuk keselamatan, persatuan serta kesatuan NKRI," papar Ketua IGGI Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) dalam info persnya, Kamis (18/4/2019).
Ia pun minta semua tokoh penduduk, tokoh agama sampai tokoh parpol untuk menguatkan edukasi politik pada masyarakat bangsa dengan tidak menyebar hasutan, ajaran kedengkian serta langkah cara inkonstitusional yang bisa membahayakan kestabilan nasional seperti tindakan memprotes massal dengan people power.
"Tiap-tiap bibit perseteruan yang ke arah pada disintegrasi bangsa mesti dihindari sedini mungkin. Mari jagalah bersilahturahmi, telah waktunya kita menyatu kembali sebab sebenarnya semua kita ialah bersaudara," papar Gus Fahrur.
Wednesday, April 17, 2019
AK 01 Kenalkan Formulir Online Pelaporan Pelanggaran Pemilu 2019
Satgas Presidium Rakyat Menuntut, Advokat Kawal (AK) 01 siap terima aduan dari masyarakat berkaitan pelanggaran proses pengambilan sampai hitungan nada.
Ketua Satgas AK 01, Rinto Wardana menjelaskan jika aduan dari penduduk yang masuk ke ranah organisasinya ialah berbentuk pelanggaran serta atau tindak pidana Pemilu.
Baca juga : Jurusan di ISID
"Jadi jika ada aduan misalnya ada penduduk yang belum terima formulir C6 itu tidak masuk ke ranah kami. Tetapi kami akan tanggapan dengan memberi jawaban. Ranah penting kami cuma aduan yang sifatnya pelanggaran serta atau tindak pidana Pemilu," tutur Rinto Wardana, Rabu (17/4/2019).
Penduduk bisa memberikan laporan pendapat pelanggaran serta atau tindak pidana Pemilu lewat link formulir online yang sudah disediakan serta disebarkan oleh Team IT. Formulir itu berisi data-data seperti nama pelapor, terlapor, karakter pendapat pelanggaran dan sebagainya sebagainya.
Sesudah direkap oleh Team IT seterusnya dilanjutkan pada AK 01 untuk dianalisa apa aduan itu berbentuk pelanggaran atau tindak pidana Pemilu. Seterusnya dikerjakan pemberkasan jadi satu dokumen bahan laporan yang akan diserahkan pada Advokat Indonesia Maju (AIM) atau organ relawan yang lain.
"Jadi jika yang sifatnya yang pelanggaran jadi tanahnya rekan-rekan relawan untuk diadukan ke Bawaslu. Tetapi jika sifatnya tindak pidana itu ranah rekan-rekan pengacara yang akan memberikan laporan pada aparat kepolisian," papar Rinto Wardana.
Dia menyatakan jika tempat AK 01 bukan kompetitor Advokat Indonesia Maju yang adalah organ relawan yang ada dibawah Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Namun dia mengharap bisa sama-sama memberi dukungan serta bekerja bersama supaya laporan dari penduduk bisa dilakukan tindakan dengan efisien serta efektif.
Baca juga : Jurusan di POLIJE
"Mengapa AK 01 ini ada? Sebab Pemilu serentak ini jika semua aduan di TKN kemungkinan yang dilakukan tindakan ialah yang berbentuk umum atau masalah besar. Diluar itu, untuk lengkapi berkas-berkas TKN mesti menelpon mereka , perlu waktu . Jadi begitu tidak efektif. Jika yang kami bikin ini telah terakumulasi data-datanya, lebih sederhana serta lebih praktis," kata Rinto Wardana.
Tersebut link yang disediakan AK 01 yang bisa di isi oleh penduduk untuk memberikan laporan pendapat pelanggaran serta atau tindak pidana Pemilu 2019:http://bitly.com/AdaAbang2019dengan password : AdaAbang2019.
Ketua Satgas AK 01, Rinto Wardana menjelaskan jika aduan dari penduduk yang masuk ke ranah organisasinya ialah berbentuk pelanggaran serta atau tindak pidana Pemilu.
Baca juga : Jurusan di ISID
"Jadi jika ada aduan misalnya ada penduduk yang belum terima formulir C6 itu tidak masuk ke ranah kami. Tetapi kami akan tanggapan dengan memberi jawaban. Ranah penting kami cuma aduan yang sifatnya pelanggaran serta atau tindak pidana Pemilu," tutur Rinto Wardana, Rabu (17/4/2019).
Penduduk bisa memberikan laporan pendapat pelanggaran serta atau tindak pidana Pemilu lewat link formulir online yang sudah disediakan serta disebarkan oleh Team IT. Formulir itu berisi data-data seperti nama pelapor, terlapor, karakter pendapat pelanggaran dan sebagainya sebagainya.
Sesudah direkap oleh Team IT seterusnya dilanjutkan pada AK 01 untuk dianalisa apa aduan itu berbentuk pelanggaran atau tindak pidana Pemilu. Seterusnya dikerjakan pemberkasan jadi satu dokumen bahan laporan yang akan diserahkan pada Advokat Indonesia Maju (AIM) atau organ relawan yang lain.
"Jadi jika yang sifatnya yang pelanggaran jadi tanahnya rekan-rekan relawan untuk diadukan ke Bawaslu. Tetapi jika sifatnya tindak pidana itu ranah rekan-rekan pengacara yang akan memberikan laporan pada aparat kepolisian," papar Rinto Wardana.
Dia menyatakan jika tempat AK 01 bukan kompetitor Advokat Indonesia Maju yang adalah organ relawan yang ada dibawah Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Namun dia mengharap bisa sama-sama memberi dukungan serta bekerja bersama supaya laporan dari penduduk bisa dilakukan tindakan dengan efisien serta efektif.
Baca juga : Jurusan di POLIJE
"Mengapa AK 01 ini ada? Sebab Pemilu serentak ini jika semua aduan di TKN kemungkinan yang dilakukan tindakan ialah yang berbentuk umum atau masalah besar. Diluar itu, untuk lengkapi berkas-berkas TKN mesti menelpon mereka , perlu waktu . Jadi begitu tidak efektif. Jika yang kami bikin ini telah terakumulasi data-datanya, lebih sederhana serta lebih praktis," kata Rinto Wardana.
Tersebut link yang disediakan AK 01 yang bisa di isi oleh penduduk untuk memberikan laporan pendapat pelanggaran serta atau tindak pidana Pemilu 2019:http://bitly.com/AdaAbang2019dengan password : AdaAbang2019.
Monday, April 15, 2019
Banyak WNI Tak Bisa Nyoblos, GP Ansor Minta PPLN Netral
Jumlahnya masyarakat negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang tidak bisa memakai hak pilihnya dalam Pemilu 2019 membuat Pergerakan Pemuda (GP) Ansor mulai bicara.
Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas minta Panitia Penentuan Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) berlaku netral memberi peluang pada semua masyarakat negara dalam memakai hak pilihnya.
Baca juga : Jurusan di UPH
Menurut Yaqut, pesta demokrasi ini punya semua masyarakat negara. "Dari video-video yang tersebar berkesan panitia penyelenggara tidak netral, cuma menampung kebutuhan pemilih tersendiri. Hak demokrasi masyarakat janganlah dirampok. Semua masyarakat negara miliki hak yang sama untuk nyoblos, pilih. Apapun pilihannya, hak konstitusional masyarakat mesti ditanggung. Bukan menghambat. Ini ada intimidasi pidananya, lho," kata Yaqut, Senin (15/4/2019).
Menurut Yaqut, dari momen kericuhan penerapan pemilu di sejumlah negara, PPLN pun berkesan tidak profesional.
"Jika faktanya pemilih melonjak, begitu tidak profesional. Harusnya kan panitia mempersiapkan beberapa gagasan mengantisipasi pada semua peluang, termasuk juga melonjaknya pemilih di ujung waktu. Ada rencana A, B, C dan sebagainya. Bukan lalu tutup TPS sebab fakta batas waktu habis atau sewa gedung habis, sesaat pemilih masih tetap antre serta surat nada masih tetap menumpuk banyak. Fakta kok kaleng-kaleng ini," papar Gus Yaqut, sapaan akrabnya.
Yaqut mengerti perasaan beberapa pemilih yang geram sebab hak pilihnya seperti dirampok panitia. Masalahnya lanjut ia, pemilih telah mengantre berjam-jam tetapi selanjutnya mesti pulang sebab panitia menjelaskan waktu habis.
Baca juga : Jurusan di USAKTI
"Batas waktu menyoblos kan sampai jam 18.00, pemilih hadir sebelum jam itu. Harusnya masih dikasih peluang menyoblos. Nah jika hadir sesudah jam 18.00 baru tidak diterima. Ini kan tidak. Bayangkan antre berjam-jam tetapi tidak dapat milih, ya sedih serta geram," masukan Gus Yaqut.
Ia menyatakan, alih-alih tingkatkan keterlibatan masyarakat memakai hak pilihnya dalam Pemilu 2019, momen ini justru membuat masyarakat "diminta" golput. Menurutnya, ini jadi kontradiktif dengan kampanye KPU sendiri yang ajak masyarakat janganlah golput.
Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas minta Panitia Penentuan Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) berlaku netral memberi peluang pada semua masyarakat negara dalam memakai hak pilihnya.
Baca juga : Jurusan di UPH
Menurut Yaqut, pesta demokrasi ini punya semua masyarakat negara. "Dari video-video yang tersebar berkesan panitia penyelenggara tidak netral, cuma menampung kebutuhan pemilih tersendiri. Hak demokrasi masyarakat janganlah dirampok. Semua masyarakat negara miliki hak yang sama untuk nyoblos, pilih. Apapun pilihannya, hak konstitusional masyarakat mesti ditanggung. Bukan menghambat. Ini ada intimidasi pidananya, lho," kata Yaqut, Senin (15/4/2019).
Menurut Yaqut, dari momen kericuhan penerapan pemilu di sejumlah negara, PPLN pun berkesan tidak profesional.
"Jika faktanya pemilih melonjak, begitu tidak profesional. Harusnya kan panitia mempersiapkan beberapa gagasan mengantisipasi pada semua peluang, termasuk juga melonjaknya pemilih di ujung waktu. Ada rencana A, B, C dan sebagainya. Bukan lalu tutup TPS sebab fakta batas waktu habis atau sewa gedung habis, sesaat pemilih masih tetap antre serta surat nada masih tetap menumpuk banyak. Fakta kok kaleng-kaleng ini," papar Gus Yaqut, sapaan akrabnya.
Yaqut mengerti perasaan beberapa pemilih yang geram sebab hak pilihnya seperti dirampok panitia. Masalahnya lanjut ia, pemilih telah mengantre berjam-jam tetapi selanjutnya mesti pulang sebab panitia menjelaskan waktu habis.
Baca juga : Jurusan di USAKTI
"Batas waktu menyoblos kan sampai jam 18.00, pemilih hadir sebelum jam itu. Harusnya masih dikasih peluang menyoblos. Nah jika hadir sesudah jam 18.00 baru tidak diterima. Ini kan tidak. Bayangkan antre berjam-jam tetapi tidak dapat milih, ya sedih serta geram," masukan Gus Yaqut.
Ia menyatakan, alih-alih tingkatkan keterlibatan masyarakat memakai hak pilihnya dalam Pemilu 2019, momen ini justru membuat masyarakat "diminta" golput. Menurutnya, ini jadi kontradiktif dengan kampanye KPU sendiri yang ajak masyarakat janganlah golput.
Friday, April 12, 2019
KPU Utus Anggotanya Investigasi Surat Suara Tercoblos di Malaysia
Komisioner Komisi Penentuan Umum (KPU), Viryan Aziz pastikan, lembaganya sudah memberangkatkan dua anggota KPU yaitu Ilham Saputra serta Hasyim Asy'ari berkaitan masalah pendapat surat nada tercoblos yang berlangsung di Selangor, Malaysia.
Baca juga : Jurusan di UNS
Menurut Viryan, Ilham serta Hasyim telah terbang ke Kuala Lumpur serta Selangor subuh barusan untuk mengusut permasalahan itu, termasuk juga untuk temukan serta mengidentifikasi pelakunya.
Menurut Viryan, prinsipnya KPU tidak sempat mentolerir pada semua usaha kecurangan dalam pemilu. Tetapi demikian butuh dikerjakan klarifikasi apa yang berlangsung seperti yang ramai dibicarakan atau tidak.
"Sebab memang sekian waktu akhir-akhir ini kan ada masalah yang telah saling kita tahu, nyatanya tidak benar. Nah ini kita semangatnya kehati-hatian," tutur Viryan, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (12/4/2019).
Baca juga : Jurusan di UNSOED
Viryan menjelaskan, investigasi yang dikerjakan team nanti akan pastikan apa surat nada yang tercoblos itu dikeluarkan oleh KPU. Termasuk juga apa searah dengan mekanisme yang sudah direncanakan atau diputuskan oleh Panitia Penentuan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia.
"Ini semua butuh di klarifikasi serta insya allah selekasnya team itu sesudah usai selekasnya pulang ke jakarta, serta kami akan ulas dalam rapat pleno," ujarnya.
Baca juga : Jurusan di UNS
Menurut Viryan, Ilham serta Hasyim telah terbang ke Kuala Lumpur serta Selangor subuh barusan untuk mengusut permasalahan itu, termasuk juga untuk temukan serta mengidentifikasi pelakunya.
Menurut Viryan, prinsipnya KPU tidak sempat mentolerir pada semua usaha kecurangan dalam pemilu. Tetapi demikian butuh dikerjakan klarifikasi apa yang berlangsung seperti yang ramai dibicarakan atau tidak.
"Sebab memang sekian waktu akhir-akhir ini kan ada masalah yang telah saling kita tahu, nyatanya tidak benar. Nah ini kita semangatnya kehati-hatian," tutur Viryan, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (12/4/2019).
Baca juga : Jurusan di UNSOED
Viryan menjelaskan, investigasi yang dikerjakan team nanti akan pastikan apa surat nada yang tercoblos itu dikeluarkan oleh KPU. Termasuk juga apa searah dengan mekanisme yang sudah direncanakan atau diputuskan oleh Panitia Penentuan Luar Negeri (PPLN) di Malaysia.
"Ini semua butuh di klarifikasi serta insya allah selekasnya team itu sesudah usai selekasnya pulang ke jakarta, serta kami akan ulas dalam rapat pleno," ujarnya.
Thursday, April 11, 2019
Kampanye di Cianjur, Sandiaga Uno Panggul Beras
Cawapres (Calon wakil presiden) nomer urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno sudah sempat memanggul sekarung beras sebelum berorasi di depan penduduk Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang bergabung di Gedung Herlina, Kamis (11/4/2019).
Baca juga : Jurusan di UNUD
Dalam orasinya, Sandiaga akui prihatin dengan situasi penduduk Cianjur yang lebih dari 60% menggantungkan hidupnya dari bidang pertanian tetapi banyak yang masih tetap hidup dalam garis kemiskinan. "Pandan wangi, beras Cianjur saya ingin di-export ke beberapa negara supaya kesejahteraan petani Cianjur bertambah," tutur Sandiaga.
"Cianjur begitu populer dengan berasnya. Mari kita jadi pengekspor bukan justru import beras," paparnya.
Tidak cuma pertanian, bidang pariwisata pun tidak lepas dari sorotan bekas Wakil Gubernur DKI ini saat nanti dipilih jadi pendamping Prabowo Subianto pimpin Indonesia.
"Pariwisata di sini banyak, ada Cibodas, Taman Bunga. Tetapi ada banyak pengangguran. Ada banyak kesukaran mencari pekerjaan," tuturnya.
Sandi memiliki komitmen bersama dengan Prabowo serta Konsolidasi Adil Makmur nanti penyerapan tenaga kerja lokal akan diprioritaskan dalam rencana kesejahteraan nasional.
Baca juga : Jurusan di UMS
Pada kampanye kesempatan ini, Sandi pun didampingi beberapa politisi yang lain seperti Sekjen PAN Eddy Soeparno, Calon legislatif DPR RI dari Partai Demokrat Syarief Hassan, dan bekas Gubernur Jawa barat Ahmad Heryawan atau yang akrab dipanggil Aher.
Waktu berorasi, Aher dalam peluang itu pun membidik jika Prabowo-Sandi akan diambil oleh lebih dari 70% masyarakat Cianjur di Pemilihan presiden 2019. "Saya targetkan kemenangan sebesar 70 % untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno," tandas Politisi PKS itu.
Baca juga : Jurusan di UNUD
Dalam orasinya, Sandiaga akui prihatin dengan situasi penduduk Cianjur yang lebih dari 60% menggantungkan hidupnya dari bidang pertanian tetapi banyak yang masih tetap hidup dalam garis kemiskinan. "Pandan wangi, beras Cianjur saya ingin di-export ke beberapa negara supaya kesejahteraan petani Cianjur bertambah," tutur Sandiaga.
"Cianjur begitu populer dengan berasnya. Mari kita jadi pengekspor bukan justru import beras," paparnya.
Tidak cuma pertanian, bidang pariwisata pun tidak lepas dari sorotan bekas Wakil Gubernur DKI ini saat nanti dipilih jadi pendamping Prabowo Subianto pimpin Indonesia.
"Pariwisata di sini banyak, ada Cibodas, Taman Bunga. Tetapi ada banyak pengangguran. Ada banyak kesukaran mencari pekerjaan," tuturnya.
Sandi memiliki komitmen bersama dengan Prabowo serta Konsolidasi Adil Makmur nanti penyerapan tenaga kerja lokal akan diprioritaskan dalam rencana kesejahteraan nasional.
Baca juga : Jurusan di UMS
Pada kampanye kesempatan ini, Sandi pun didampingi beberapa politisi yang lain seperti Sekjen PAN Eddy Soeparno, Calon legislatif DPR RI dari Partai Demokrat Syarief Hassan, dan bekas Gubernur Jawa barat Ahmad Heryawan atau yang akrab dipanggil Aher.
Waktu berorasi, Aher dalam peluang itu pun membidik jika Prabowo-Sandi akan diambil oleh lebih dari 70% masyarakat Cianjur di Pemilihan presiden 2019. "Saya targetkan kemenangan sebesar 70 % untuk Prabowo Subianto-Sandiaga Uno," tandas Politisi PKS itu.
Wednesday, April 10, 2019
Wanita Pekerja Bersama Buaya
Pekerjaan berkaitan binatang buas seperti buaya, umumnya cuma dikerjakan golongan pria. Tetapi, di Instansi Pengetahuan Pengetahuan Indonesia (LIPI) ada periset wanita yang begitu berani jadikan buaya menjadi subyek penelitiannya.
Wanita kuat itu bernama Hellen Kurniati, yang masuk dengan LIPI semenjak 1988. Ia sekarang berstatus menjadi periset herpetologist Pusat Riset Biologi LIPI. "Saya mulai kerja di lab itu cuma sebab hanya satu orang yang ingin disana. Syaratnya harus juga berani pegang ular, kodok, kadal, sampai buaya," kata Hellen waktu diskusi Wanita Kuat dalam Iptek Bangsa di kantor LIPI Jakarta.
Baca juga : Jurusan di UNNES
Wanita kuat kelahiran Jakarta ini akui tidak sempat didampingi pawang buaya saat observasi di lapangan. Katanya, waktu terunggul untuk mempelajari buaya ialah malam hari. Prasyarat pentingnya ialah menggunakan perahu serta dayung, karena bila menggunakan perahu bermesin tidak akan ada buaya yang muncul ke permukaan.
Katanya, ada tiga type buaya yang tersebar di Indonesia, yaitu Crocodylus nova e guineae yang banyak didapati di Papua serta Papua Barat, Tomis toma schlegelii di Sumatera, serta buaya yang sangat banyak habitatnya di semua Indonesia ialah buaya muara dengan nama latin Cro codylus porosus. Dalam satu riset mengenai buaya, Hellen sempat menelusuri Sungai Mamberamo di Papua saat tiga minggu. Keseluruhan panjang sungai yang mesti diarungi sampai 320 km.. "Pulang-pulang saya (terkena) malaria," tuturnya.
Sesaat waktu observasi di sungai diakuinya tidak pernah digigit. Katanya, buaya itu sebetulnya penakut. Cuma dengar nada mesin perahu meraung saja ia tidak akan ingin memperlihatkan anggota tubuhnya ke permukaan. Tetapi diakuinya, dalam kurun waktu lima tahun paling akhir ini trend perseteruan buaya serta manusia bertambah.
"Di NTT ada 24 korban lebih manusia terserang buaya. Jika di Pulau Timor itu buayanya di laut sebab kurang makan. Ia menyerang orang yang mancing, tengah mencari udang, serta yang tengah panen rumput laut," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di UNDIP
Sebetulnya tidak cuma Hellen yang jadi srikandi periset di LIPI. Ada Maria Margaretha Yulianti yang masuk dengan LIPI semenjak 1986 dan konsentrasi pada riset Spectroscopy serta peningkatan laser. Diluar itu, ada juga Mutia Dewi Yuniati yang jadi figur periset gampang di LIPI semenjak 2006. Mutia mencapai titel Doktor Mineral Processing, Recycling and Enviromental Remediation Laboratory dari Department of Earth Sumber Engineering di Kyushu University Jepang pada 2015.
Keseluruhan periset wanita di LIPI sampai sekarang ini sampai 779 periset atau 45,5% dari keseluruhan populasi periset di LIPI. Selain itu, ada 111 wanita atau 31% yang me megang jabatan struktural.
Wanita kuat itu bernama Hellen Kurniati, yang masuk dengan LIPI semenjak 1988. Ia sekarang berstatus menjadi periset herpetologist Pusat Riset Biologi LIPI. "Saya mulai kerja di lab itu cuma sebab hanya satu orang yang ingin disana. Syaratnya harus juga berani pegang ular, kodok, kadal, sampai buaya," kata Hellen waktu diskusi Wanita Kuat dalam Iptek Bangsa di kantor LIPI Jakarta.
Baca juga : Jurusan di UNNES
Wanita kuat kelahiran Jakarta ini akui tidak sempat didampingi pawang buaya saat observasi di lapangan. Katanya, waktu terunggul untuk mempelajari buaya ialah malam hari. Prasyarat pentingnya ialah menggunakan perahu serta dayung, karena bila menggunakan perahu bermesin tidak akan ada buaya yang muncul ke permukaan.
Katanya, ada tiga type buaya yang tersebar di Indonesia, yaitu Crocodylus nova e guineae yang banyak didapati di Papua serta Papua Barat, Tomis toma schlegelii di Sumatera, serta buaya yang sangat banyak habitatnya di semua Indonesia ialah buaya muara dengan nama latin Cro codylus porosus. Dalam satu riset mengenai buaya, Hellen sempat menelusuri Sungai Mamberamo di Papua saat tiga minggu. Keseluruhan panjang sungai yang mesti diarungi sampai 320 km.. "Pulang-pulang saya (terkena) malaria," tuturnya.
Sesaat waktu observasi di sungai diakuinya tidak pernah digigit. Katanya, buaya itu sebetulnya penakut. Cuma dengar nada mesin perahu meraung saja ia tidak akan ingin memperlihatkan anggota tubuhnya ke permukaan. Tetapi diakuinya, dalam kurun waktu lima tahun paling akhir ini trend perseteruan buaya serta manusia bertambah.
"Di NTT ada 24 korban lebih manusia terserang buaya. Jika di Pulau Timor itu buayanya di laut sebab kurang makan. Ia menyerang orang yang mancing, tengah mencari udang, serta yang tengah panen rumput laut," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di UNDIP
Sebetulnya tidak cuma Hellen yang jadi srikandi periset di LIPI. Ada Maria Margaretha Yulianti yang masuk dengan LIPI semenjak 1986 dan konsentrasi pada riset Spectroscopy serta peningkatan laser. Diluar itu, ada juga Mutia Dewi Yuniati yang jadi figur periset gampang di LIPI semenjak 2006. Mutia mencapai titel Doktor Mineral Processing, Recycling and Enviromental Remediation Laboratory dari Department of Earth Sumber Engineering di Kyushu University Jepang pada 2015.
Keseluruhan periset wanita di LIPI sampai sekarang ini sampai 779 periset atau 45,5% dari keseluruhan populasi periset di LIPI. Selain itu, ada 111 wanita atau 31% yang me megang jabatan struktural.
Tuesday, April 9, 2019
Ratusan Artis Akan Ramaikan Konser Dukungan ke Jokowi di GBK
Musikus serta seniman simpatisan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengadakan pagelaran besar bertopik Konser Putih Menyatu Ke arah Kemenangan Indonesia Maju pada Minggu 13 April 2019.
Konser itu menjadi bentuk suport pada pasangan calon presiden-calon wapres (capres-cawapres) nomer urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Kami memandang apa yang mereka lakulan dengan harapan jadikan Indonesia negara maju telah pas," kata pencetus acara, Abdee Negara atau Abdee "Slank" di Jakarta, Senin (8/4/2019).
Baca juga : Jurusan di UKSW
Konser Putih Menyatu adalah kerja sama yang diadakan oleh beberapa komponen penduduk dari beberapa komune serta relawan yang melebur diri dalam pergerakan #BarengJokowi.
Abdee menerangkan, kata putih yang dipakai dalam topik konser mempunyai arti ketulusan beberapa partisipan untik menggerakkan Jokowi-Ma'ruf Amin sesudah lihat ketulusan mereka kerja untuk rakyat.
Seperti didapati, Jokowi ajak semua pendukungnya untuk kenakan pakaian putih waktu hadir ke tempat pengambilan suara (TPS) pada 17 April kelak.
Ia mengutarakan, telah ada 500 artis serta 1.000 tokoh yang akan masuk dalam pekerjaan yang akan diselenggarakan di Stadion Penting Gelanggang olahraga Bung Karno (SUGBK). Ia pastikan bila acara itu akan berjalan begitu meriah serta penuh keceriaan.
Abdee meneruskan, konser itu nanti akan terbuka untuk umum. Panitia pula tidak akan memungut cost sepeserpun dari pengunjung yang hadir.
"Dari panitia, kami tegaskan acara kelak tanggal 13 April jam 14.00 sampai 17.00 kelak gratis, semua penduduk kami undang untuk ada," tuturnya.
Abdee menjelaskan, konser bukan sebatas suport pemenangan. Ia menjelaskan, konser sekaligus juga diselenggarakan menjadi perayaan berdasar hasil usaha serta kerja riil dari kepemimpinan Jokowi dalam bangun negara.
Baca juga : Jurusan di STKS
Ketua Team Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir menyongsong baik serta memberi dukungan seutuhnya ketertarikan dari pergerakan #BarengJokowi. Ia menjelaskan, TKN akan memfasilitasi pemakaian GBK untuk memberi dukungan kegiatan itu.
"Mari kita gabungkan kemauan serta putihkan hati supaya jadi bekal kepercayaan untuk menyatu serta memantapkan pikiran, keyakinan dan jempol kita untuk pilih beberapa orang baik berpakaian putih," katanya.
Konser itu menjadi bentuk suport pada pasangan calon presiden-calon wapres (capres-cawapres) nomer urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Kami memandang apa yang mereka lakulan dengan harapan jadikan Indonesia negara maju telah pas," kata pencetus acara, Abdee Negara atau Abdee "Slank" di Jakarta, Senin (8/4/2019).
Baca juga : Jurusan di UKSW
Konser Putih Menyatu adalah kerja sama yang diadakan oleh beberapa komponen penduduk dari beberapa komune serta relawan yang melebur diri dalam pergerakan #BarengJokowi.
Abdee menerangkan, kata putih yang dipakai dalam topik konser mempunyai arti ketulusan beberapa partisipan untik menggerakkan Jokowi-Ma'ruf Amin sesudah lihat ketulusan mereka kerja untuk rakyat.
Seperti didapati, Jokowi ajak semua pendukungnya untuk kenakan pakaian putih waktu hadir ke tempat pengambilan suara (TPS) pada 17 April kelak.
Ia mengutarakan, telah ada 500 artis serta 1.000 tokoh yang akan masuk dalam pekerjaan yang akan diselenggarakan di Stadion Penting Gelanggang olahraga Bung Karno (SUGBK). Ia pastikan bila acara itu akan berjalan begitu meriah serta penuh keceriaan.
Abdee meneruskan, konser itu nanti akan terbuka untuk umum. Panitia pula tidak akan memungut cost sepeserpun dari pengunjung yang hadir.
"Dari panitia, kami tegaskan acara kelak tanggal 13 April jam 14.00 sampai 17.00 kelak gratis, semua penduduk kami undang untuk ada," tuturnya.
Abdee menjelaskan, konser bukan sebatas suport pemenangan. Ia menjelaskan, konser sekaligus juga diselenggarakan menjadi perayaan berdasar hasil usaha serta kerja riil dari kepemimpinan Jokowi dalam bangun negara.
Baca juga : Jurusan di STKS
Ketua Team Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir menyongsong baik serta memberi dukungan seutuhnya ketertarikan dari pergerakan #BarengJokowi. Ia menjelaskan, TKN akan memfasilitasi pemakaian GBK untuk memberi dukungan kegiatan itu.
"Mari kita gabungkan kemauan serta putihkan hati supaya jadi bekal kepercayaan untuk menyatu serta memantapkan pikiran, keyakinan dan jempol kita untuk pilih beberapa orang baik berpakaian putih," katanya.
Friday, April 5, 2019
Ketua Masjid Selandia Baru Sebut Mossad Dalang Teror Christchurch
Kedutaan Besar Israel di Wellington menyesalkan pengakuan seseorang ketua masjid terpenting di Selandia Baru yang mempersalahkan Mossad atas serangan teroris di Christchurch. Mossad ialah tubuh intelijen Israel.
Pada Sabtu lantas, Ketua Masjid E Umar Mt Roskill Ahmed Bhamji memberi pidato dalam suatu pertemuan umum untuk beberapa korban di Aotea Square, Auckland.
Baca juga : Jurusan di IPB
Dalam pidatonya, Bhamji menjelaskan ia berprasangka buruk pria bersenjata yang menghajar 50 orang di Masjid Al-Noor serta Masjid Liwood lantas memperoleh dana dari Mossad serta usaha Zionis.
"Saya berdiri di sini serta saya menjelaskan saya mempunyai keraguan yang begitu, begitu kuat jika ada banyak grup di belakangnya serta saya tidak takut untuk menjelaskan saya terasa Mossad ada di belakang ini," tuturnya, yang rekaman videonya sudah menebar.
Sebatas didapati, menjadi tubuh intelijen Israel, Mossad bertanggungjawab untuk pengumpulan data intelijen, operasi rahasia serta kontraterorisme.
Dalam launching hari Kamis pagi, Kedutaan Besar Israel menyebutkan dakwaan Bhamji tidak logis serta disesalkan.
"Kebanyakan orang Israel, dengan beberapa orang Selandia Baru, berduka atas pembantaian teror yang mengerikan pada jamaah Muslim di Christchurch," kata kedutaan itu.
"Dakwaan absurd yang dibikin oleh Bhamji ialah ekspresi yang disesalkan dari prasangka anti-Semit yang sangat basic serta kami meyakini jika itu betul-betul tidak diterima oleh kepemimpinan komune Muslim serta oleh semua masyarakat Selandia Baru," lanjut pengakuan itu.
Baca juga : Jurusan di UNPAD
"Pada sekarang ini kami ingin mengemukakan kembali simpati terdalam dari kedutaan Israel serta negara Israel pada beberapa korban serta keluarga serangan Masjid Al-Noor serta Linwood," tambah kedutaan Israel, yang diambil dari New Zealand Herald, Jumat (29/3/2019).
Tempo hari, Komisi Hak Asasi Manusia Selandia Baru pula membuat pengakuan sikap atas pidato Bhamji.
"Prasangka pada beberapa orang Yahudi tidak mempunyai tempat di Selandia Baru. Kita mesti mengutuk rasisme, kedengkian, serta anti-semitisme setiap saat kita memandangnya," kata komisi itu di Twitter.
Bhamji pada Newshub menjelaskan jika penyidikan dibutuhkan untuk tahu dari tempat mana pria bersenjata itu memperoleh uangnya. Aktor serangan teroris itu ialah Brenton Harrison Tarrant, 28, pria Australia yang mengampanyekan supremasi kulit putih.
"Mossad siap untuk semuanya ini," kata Bhamji. "Saat saya bicara mengenai Mossad, kenapa beberapa orang Yahudi mesti geram mengenai hal tersebut? Berikan saya jawaban."
Pada Sabtu lantas, Ketua Masjid E Umar Mt Roskill Ahmed Bhamji memberi pidato dalam suatu pertemuan umum untuk beberapa korban di Aotea Square, Auckland.
Baca juga : Jurusan di IPB
Dalam pidatonya, Bhamji menjelaskan ia berprasangka buruk pria bersenjata yang menghajar 50 orang di Masjid Al-Noor serta Masjid Liwood lantas memperoleh dana dari Mossad serta usaha Zionis.
"Saya berdiri di sini serta saya menjelaskan saya mempunyai keraguan yang begitu, begitu kuat jika ada banyak grup di belakangnya serta saya tidak takut untuk menjelaskan saya terasa Mossad ada di belakang ini," tuturnya, yang rekaman videonya sudah menebar.
Sebatas didapati, menjadi tubuh intelijen Israel, Mossad bertanggungjawab untuk pengumpulan data intelijen, operasi rahasia serta kontraterorisme.
Dalam launching hari Kamis pagi, Kedutaan Besar Israel menyebutkan dakwaan Bhamji tidak logis serta disesalkan.
"Kebanyakan orang Israel, dengan beberapa orang Selandia Baru, berduka atas pembantaian teror yang mengerikan pada jamaah Muslim di Christchurch," kata kedutaan itu.
"Dakwaan absurd yang dibikin oleh Bhamji ialah ekspresi yang disesalkan dari prasangka anti-Semit yang sangat basic serta kami meyakini jika itu betul-betul tidak diterima oleh kepemimpinan komune Muslim serta oleh semua masyarakat Selandia Baru," lanjut pengakuan itu.
Baca juga : Jurusan di UNPAD
"Pada sekarang ini kami ingin mengemukakan kembali simpati terdalam dari kedutaan Israel serta negara Israel pada beberapa korban serta keluarga serangan Masjid Al-Noor serta Linwood," tambah kedutaan Israel, yang diambil dari New Zealand Herald, Jumat (29/3/2019).
Tempo hari, Komisi Hak Asasi Manusia Selandia Baru pula membuat pengakuan sikap atas pidato Bhamji.
"Prasangka pada beberapa orang Yahudi tidak mempunyai tempat di Selandia Baru. Kita mesti mengutuk rasisme, kedengkian, serta anti-semitisme setiap saat kita memandangnya," kata komisi itu di Twitter.
Bhamji pada Newshub menjelaskan jika penyidikan dibutuhkan untuk tahu dari tempat mana pria bersenjata itu memperoleh uangnya. Aktor serangan teroris itu ialah Brenton Harrison Tarrant, 28, pria Australia yang mengampanyekan supremasi kulit putih.
"Mossad siap untuk semuanya ini," kata Bhamji. "Saat saya bicara mengenai Mossad, kenapa beberapa orang Yahudi mesti geram mengenai hal tersebut? Berikan saya jawaban."
Thursday, April 4, 2019
Omongan Hashim Soal Bagi-bagi Kursi Menteri Dipelintir
Pengakuan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengenai bagi-bagi kursi menteri untuk partai simpatisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dipercaya dipelintir.
Baca juga : Jurusan di IKJ
Mengenai pengakuan Hashim disebut yang menyebutkan Partai Amanat Nasional (PAN) akan memperoleh tujuh kursi menteri, enam kursi menteri untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat bersama Berkarya dimaksud masih tetap diperhitungkan.
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso menjelaskan Calon wakil presiden nomer urut 02 Sandiaga Uno juga sudah menyanggah berita bagi-bagi kursi menteri itu.
"Kan telah dikoreksi, Pak Hashim mengemukakan saat pengakuan beliau cukup dipelintir serta dikoreksi Sandi jika belumlah ada perbincangan dengan resmi," tutur Priyo Budi Santoso di Lokasi Gelanggang olahraga Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Baca juga : Jurusan di UNIPA
Ia menjelaskan, Tubuh Pemenangan Nasional Konsolidasi Indonesia Adil Makmur sekarang ini masih tetap konsentrasi pada usaha pemenangan Prabowo-Sandi di Pemilihan presiden 2019.
"Pengakuan Pak Hashim mungkin cuma menjumpai bunyi-bunyian dari kelompok-kelompok partai politik seperti apa sesudah dibunyikan. Tetapi sesudah itu kan tidak ada," kata Priyo yang sebagai Wakil Ketua Tubuh Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ini.
Baca juga : Jurusan di IKJ
Mengenai pengakuan Hashim disebut yang menyebutkan Partai Amanat Nasional (PAN) akan memperoleh tujuh kursi menteri, enam kursi menteri untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat bersama Berkarya dimaksud masih tetap diperhitungkan.
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso menjelaskan Calon wakil presiden nomer urut 02 Sandiaga Uno juga sudah menyanggah berita bagi-bagi kursi menteri itu.
"Kan telah dikoreksi, Pak Hashim mengemukakan saat pengakuan beliau cukup dipelintir serta dikoreksi Sandi jika belumlah ada perbincangan dengan resmi," tutur Priyo Budi Santoso di Lokasi Gelanggang olahraga Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Baca juga : Jurusan di UNIPA
Ia menjelaskan, Tubuh Pemenangan Nasional Konsolidasi Indonesia Adil Makmur sekarang ini masih tetap konsentrasi pada usaha pemenangan Prabowo-Sandi di Pemilihan presiden 2019.
"Pengakuan Pak Hashim mungkin cuma menjumpai bunyi-bunyian dari kelompok-kelompok partai politik seperti apa sesudah dibunyikan. Tetapi sesudah itu kan tidak ada," kata Priyo yang sebagai Wakil Ketua Tubuh Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ini.
Tuesday, April 2, 2019
Agar Pemilu Berlangsung Adil dan Berkualitas, BPN Dorong Penyempurnaan DPT
Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi selalu menggerakkan Komisi Penentuan Umum (KPU) untuk menyempurnakan Daftat Pemilih Masih (DPT) Pemilu 2019. Ini menjadi bentuk kepedulian BPN supaya pemilu berjalan adil serta berkualitas.
"BPN miliki kepedulian yang tinggi supaya Pemilu Serentak 2019 terselenggara dengan adil serta berkualitas. Ini untuk kebutuhan negara juga kebutuhan rakyat Indonesia," tutur Direktur Alat serta Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pertemuan wartawan berkaitan DPT 2019 di Jakarta, Senin (1/4/2019).
Baca juga : Jurusan di UI
Hashim mengutarakan, beberapa masalah serius sebab terdapatnya pendapat juta-an data invalid yang masih tetap ada, tentu saja akan membuat pemilu jadi punya potensi mempunyai permasalahan. BPN serta semua pihak begitu mengharap beberapa masalah itu dapat ditangani, terutamanya oleh KPU, menjadi penyelenggara pemilu.
"Dari semua permasalahan itu, berapakah banyak masalah yang dapat terselesaikan, serta apa yang memiliki masalah itu telah dicoret dari DPT hingga ada perbaikan DPT, atau apa langkah kongkret KPU mengakhiri permasalahan masalah itu," katanya.
Mengingat waktu makin sempit, kata Hashim, begitu diinginkan KPU kerja dengan optimal supaya DPT di TPS-TPS yang punya potensi memiliki masalah mendapatkan perhatian yang begitu spesial, rincian Ganda yang ada supaya dicoret.
"Contohnya umur yang dibawah 17 tahun, butuh diverifikasi di lapangan serta umur 90 tahun ke atas pula butuh dikerjakan banyak sample pada masalah diatas. Semua masalah ini pula butuh diadukan dengan terbuka pada partai peserta pemilu, supaya nantinya sebelum pemilu serentak berlangsung, beberapa masalah ini dapat dituntaskan oleh pihak pihak berkaitan," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di UPI
Masih tetap, kata Hashim, Pemilu Serentak 2019 punya potensi jadi kurang berkualitas sebab ada banyak permasalahan dalam DPT yang belum teratasi.
"BPN Prabowo-Sandi telah memberikan laporan beberapa permasalahan itu ke KPU serta Bawaslu, tetapi sampai ini hari beberapa masalah itu belum juga teratasi dengan baik. Sesaat waktu mendekati pemilu tinggal beberapa waktu kembali," kata Hashim.
Akan tetapi, Hashim mengapresiasi KPU yang terima input BPN berkaitan DPT memiliki masalah itu. "Kami begitu mengapresiasi KPU yang selalu lakukan perbaikan," pungkas Hashim.
"BPN miliki kepedulian yang tinggi supaya Pemilu Serentak 2019 terselenggara dengan adil serta berkualitas. Ini untuk kebutuhan negara juga kebutuhan rakyat Indonesia," tutur Direktur Alat serta Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pertemuan wartawan berkaitan DPT 2019 di Jakarta, Senin (1/4/2019).
Baca juga : Jurusan di UI
Hashim mengutarakan, beberapa masalah serius sebab terdapatnya pendapat juta-an data invalid yang masih tetap ada, tentu saja akan membuat pemilu jadi punya potensi mempunyai permasalahan. BPN serta semua pihak begitu mengharap beberapa masalah itu dapat ditangani, terutamanya oleh KPU, menjadi penyelenggara pemilu.
"Dari semua permasalahan itu, berapakah banyak masalah yang dapat terselesaikan, serta apa yang memiliki masalah itu telah dicoret dari DPT hingga ada perbaikan DPT, atau apa langkah kongkret KPU mengakhiri permasalahan masalah itu," katanya.
Mengingat waktu makin sempit, kata Hashim, begitu diinginkan KPU kerja dengan optimal supaya DPT di TPS-TPS yang punya potensi memiliki masalah mendapatkan perhatian yang begitu spesial, rincian Ganda yang ada supaya dicoret.
"Contohnya umur yang dibawah 17 tahun, butuh diverifikasi di lapangan serta umur 90 tahun ke atas pula butuh dikerjakan banyak sample pada masalah diatas. Semua masalah ini pula butuh diadukan dengan terbuka pada partai peserta pemilu, supaya nantinya sebelum pemilu serentak berlangsung, beberapa masalah ini dapat dituntaskan oleh pihak pihak berkaitan," tuturnya.
Baca juga : Jurusan di UPI
Masih tetap, kata Hashim, Pemilu Serentak 2019 punya potensi jadi kurang berkualitas sebab ada banyak permasalahan dalam DPT yang belum teratasi.
"BPN Prabowo-Sandi telah memberikan laporan beberapa permasalahan itu ke KPU serta Bawaslu, tetapi sampai ini hari beberapa masalah itu belum juga teratasi dengan baik. Sesaat waktu mendekati pemilu tinggal beberapa waktu kembali," kata Hashim.
Akan tetapi, Hashim mengapresiasi KPU yang terima input BPN berkaitan DPT memiliki masalah itu. "Kami begitu mengapresiasi KPU yang selalu lakukan perbaikan," pungkas Hashim.
Monday, April 1, 2019
Golput Perbuatan Tidak Bertanggung Jawab
Golput atau tidak pilih dalam Pemilu ialah tindakan tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu penduduk yang mempunyai hak pilih diinginkan mencoblos pada Pemilu serentak 2019.
"Janganlah golput ya. Pakai hak pilih bapak serta ibu," kata Siti Hardiyanti Rukmana dalam Pengajian di Masjid Al Manar, Ponorogo, Jawa Timur, Minggu, 31 Maret 2019.
Baca juga : Biaya Kuliah POLIMDO - Pendaftaran POLIMDO
Bicara di muka masjid yang dibuat Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang di pimpin Pak Harto, Mbak Tutut memperingatkan tidak pilih akan buka peluang orang yang lain mempermainkan nada kita. Hal tersebut, sambungnya, tidak bisa berlangsung. Oleh karenanya, Mbak Tutut menyarankan penduduk mendatangi TPS serta memakai hak nada
Bukan pertama kali Mbak Tutut memperingatkan penduduk supaya tidak golput. Di tiap-tiap tempat yang didatangi dalam perjalanan ke beberapa kota di Jawa Timur, Mbak Tutut tetap menyarankan supaya masyarakat tidak golput. "Kita pilih pemimpin yang memastikan arah pembangunan Indonesia lima tahun ke depan. Jadi tiap-tiap masyarakat negara mesti berperan serta," kata Mbak Tutut, yang hadir bersama dengan Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mbak Mamiek.
Diluar itu, Mbak Tutut pula minta di depan seputar 1.500 peserta pengajian untuk mengawasi kesetiakawanan sosial. Karena, tuturnya, pemilu kesempatan ini memang diwarnai beberapa intrik. Walaupun begitu, semua pihak selalu harus sadar jika keutuhan serta persatuan bangsa diatas semuanya.
Masjid Al Manar terdapat di kompleks Kampus Muhamadiyah Ponorogo. Masjid ini ialah satu dari 999 masjid yang dibuat Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pimpinan Pak Harto.
Pada Pengajian Ahad 31 Maret 2019, peserta tidak cuma dari kelompok mahasiswa tetapi pula masyarakat Ponorogo. Mereka ada di halaman masjid semenjak selesai shalat subuh. Bukan sekedar masyarakat Muhammadiyah, tetapi pula NU.
Baca juga : Biaya Kuliah STMI - Pendaftaran STMI
Awal mulanya, masih tetap pada pengajian Ahad Pagi di Masjid Al Manar, Ustaz Haikal Hasan menghidupkan daya ingat penduduk akan masa Pak Harto. Dia menyebutkan beberapa program serta kebijaksanaan Pak Harto yang monumental serta membuat figurnya dirindukan.
"Bapak-bapak serta ibu-ibu mungkin masih tetap ingat dengan swasembada beras, ketahanan pangan, gotong royong serta ada banyak kembali," kata Ustad Haikal Hasan, yang diterima teriakan kata "ingaaatttt..." semua peserta pengajian.
Dia pula memperingatkan waktu jilbab dilarang di sekolah-sekolah. Kebanyakan orang Islam mempersalahkan Pak Harto atas kondisi itu. "Tetapi apa yang berlangsung? Mbak Tutut tampil ke muka umum dengan jilbab. Bagaimana mungkin Pak Harto disalahkan atas kondisi pro serta kontra jilbab," katanya.
"Janganlah golput ya. Pakai hak pilih bapak serta ibu," kata Siti Hardiyanti Rukmana dalam Pengajian di Masjid Al Manar, Ponorogo, Jawa Timur, Minggu, 31 Maret 2019.
Baca juga : Biaya Kuliah POLIMDO - Pendaftaran POLIMDO
Bicara di muka masjid yang dibuat Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang di pimpin Pak Harto, Mbak Tutut memperingatkan tidak pilih akan buka peluang orang yang lain mempermainkan nada kita. Hal tersebut, sambungnya, tidak bisa berlangsung. Oleh karenanya, Mbak Tutut menyarankan penduduk mendatangi TPS serta memakai hak nada
Bukan pertama kali Mbak Tutut memperingatkan penduduk supaya tidak golput. Di tiap-tiap tempat yang didatangi dalam perjalanan ke beberapa kota di Jawa Timur, Mbak Tutut tetap menyarankan supaya masyarakat tidak golput. "Kita pilih pemimpin yang memastikan arah pembangunan Indonesia lima tahun ke depan. Jadi tiap-tiap masyarakat negara mesti berperan serta," kata Mbak Tutut, yang hadir bersama dengan Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mbak Mamiek.
Diluar itu, Mbak Tutut pula minta di depan seputar 1.500 peserta pengajian untuk mengawasi kesetiakawanan sosial. Karena, tuturnya, pemilu kesempatan ini memang diwarnai beberapa intrik. Walaupun begitu, semua pihak selalu harus sadar jika keutuhan serta persatuan bangsa diatas semuanya.
Masjid Al Manar terdapat di kompleks Kampus Muhamadiyah Ponorogo. Masjid ini ialah satu dari 999 masjid yang dibuat Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pimpinan Pak Harto.
Pada Pengajian Ahad 31 Maret 2019, peserta tidak cuma dari kelompok mahasiswa tetapi pula masyarakat Ponorogo. Mereka ada di halaman masjid semenjak selesai shalat subuh. Bukan sekedar masyarakat Muhammadiyah, tetapi pula NU.
Baca juga : Biaya Kuliah STMI - Pendaftaran STMI
Awal mulanya, masih tetap pada pengajian Ahad Pagi di Masjid Al Manar, Ustaz Haikal Hasan menghidupkan daya ingat penduduk akan masa Pak Harto. Dia menyebutkan beberapa program serta kebijaksanaan Pak Harto yang monumental serta membuat figurnya dirindukan.
"Bapak-bapak serta ibu-ibu mungkin masih tetap ingat dengan swasembada beras, ketahanan pangan, gotong royong serta ada banyak kembali," kata Ustad Haikal Hasan, yang diterima teriakan kata "ingaaatttt..." semua peserta pengajian.
Dia pula memperingatkan waktu jilbab dilarang di sekolah-sekolah. Kebanyakan orang Islam mempersalahkan Pak Harto atas kondisi itu. "Tetapi apa yang berlangsung? Mbak Tutut tampil ke muka umum dengan jilbab. Bagaimana mungkin Pak Harto disalahkan atas kondisi pro serta kontra jilbab," katanya.
Subscribe to:
Posts (Atom)