Ridwan Kamil Potong Gaji Kepala Dinas yang Absen Paripurna

Anggota DPRD Jawa barat mengeritik ketidakhadiran sebagian besar kepala Organisasi Piranti Wilayah (OPD) dalam rapat pleno beragendakan jawaban gubernur Jawa barat pada Panorama Umum fraksi-fraksi tentang Raperda mengenai APBD TA 2020. Pemprov Jawa barat dipandang tidak solid.

Hujan interupsi dari beberapa anggota memberi warna jalannya rapat pleno yang berjalan di Gedung DPRD Jawa barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (15/11/2019). Hal tersebut berlangsung selesai Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil (RK) membacakan draf jawaban pada Panorama Umum fraksi.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNUD

"Interupsi pimpinan, jadwal rapat pleno ini hari mengulas masalah APBD seperti budget di dinas-dinas tetapi kami ingin menanyakan ke mana ini beberapa kepala OPD-nya. Mengapa banyak yang tidak ada walau sebenarnya kan ini mengulas masalah budget di dinas-dinas," kata Anggota DPRD Jawa barat dari Fraksi Partai Demokrat Irfan Suryanagara.

Masukan sama dilemparkan anggota dari Fraksi PKB Yuningsin. Dia memandang Gubernur Jawa barat dengan kepala OPD tidak solid.

"Nampaknya di rapat pleno ini pak gubernur, kepala OPD tidak solid. Mereka pada ke mana pak gubernur, kok tidak ada. Ini pernah dikatakan di rapat pleno awalnya," sebut Yuningsih.

Yuningsih minta pada gubernur Jawa barat supaya memerhatikan permasalahan itu. Karena rapat pleno kesempatan ini terkait dengan kepala OPD sebagai pemakai budget.

"Ini kan agendanya pandangan umum serta ini keperluan kepala OPD, sebab beliau-beliau ini pemakai budget," tutur Yuningsing.

Didapati selesai pleno, RK akui ketidakhadiran sebagian besar kepala OPD dalam rapat pleno ini bermacam fakta. Dia janji akan tegas pada anak buahnya yang tidak ada.

Baca Juga : Universitas Udayana

"Mereka beralasan ada dinas di luar, ini itu. Tetapi prioritas pleno itu levelnya beberapa macam, jadi saya punyai proses untuk memberi hukuman yang tidak disiplin yakni peringatan serta potong saja pendapatannya," katanya.

Dia mengingatkan kepala OPD untuk ada dalam forum-forum penting seperti pleno kesempatan ini. "Jadi ini peringatan kepala dinas tetap menghargai serta ada di komunitas gubernur, yang bertanggung jawab anggaran-anggaran mereka bukan saya saja," papar RK.

Berdasar pengamatan detikcom, cuma beberapa kepala OPD yang ada. Bangku yang umumnya dihuni kepala OPD itu kelihatan kosong. Jumlahnya OPD di Jawa barat sampai 30-an.