Begini Cara Huawei Rayu Developer Bikin Aplikasi

Huawei santer kumpulkan suport dari beberapa developer untuk menyangga ekosistem Huawei Mobile Services (HMS). Perusahaan asal China ini tengah konsentrasi pada peningkatan aplikasi serta service berkualitas tinggi untuk Huawei AppGallery.

Tidak tanggung-tanggung, beberapa program dikerahkan Huawei jadi investasi untuk perkembangan komune developernya. Agustus tahun ini contohnya, keseluruhan USD 1 miliar dikocorkan Huawei untuk Huawei Shining-Star Programme.

"Untuk memberi dukungan developer aplikasi mobile di penjuru dunia, Shining-Star Programme sediakan training, suport pengembangan serta marketing resource untuk aplikasi serta service berkaitan AI, AR/VR serta IoT," kata President Huawei Consumer Business Grup APAC Region Alex Lin, di celah acara APAC Huawei Developer Day (AHDD) yang diadakan di Singapura.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNSYIAH

Developer yang ikuti program ini, akan dikasih prioritas akses ke HMS open capabilities serta memperoleh suport stimulan dalam pasarkan service serta produk mereka.

"HMS buka potensi chipset, piranti serta cloud kepunyaannya ke developer global berbentuk akses ke 24 HMS Core kit, 55 service serta 997 API. HMS open capabilities meliputi beberapa peningkatan skenario dengan service seperti map, In-App Purchases, AI, AR serta VR," katanya.

Developer perlu sekali mengintegrasikan aplikasi mereka ke HMS Ecosystem, serta mendistribusikan service mereka ke semua piranti pandai Huawei untuk mencapai pemakai global.

Huawei membuat delapan DigiX Labs di penjuru dunia, terhitung yang berada di Singapura untuk daerah APAC. Kehadiran DigiX Lab ialah menolong developer pecahkan permasalahan tehnis untuk pengintegrasian serta pengujian HMS Core.

Paling akhir, ada program Huawei Developer Day (HDD) seperti yang sedang diadakan pada 13-14 November di Singapura. Ini ialah acara yang sangat mungkin beberapa developer lakukan diskusi tehnis dengan cara langsung dengan ahli tehnis Huawei, menjajal codelab mengenai pemrograman, kontes pengembangan aplikasi dan sebagainya.

"Untuk mendayakan developer dengan HMS open capabilities, HDD akan diadakan di beberapa kota di daerah APAC. Developer dapat temukan code labs, analisa trend modern, studi masalah serta pandangan paling baru tentang industri yang mereka tekuni" kata Lin.

HMS sekarang layani pasar global melalui Huawei AppGallery, Huawei ID, Huawei Themes, Huawei Assistant, Huawei Mobile Cloud serta masih banyak.

Baca Juga : Universitas Syiah Kuala

Sampai sekarang, HMS meliputi lebih dari 570 juta pemakai dengan global di 170 negara serta daerah. Jadi akar dari Huawei Ecosystem, HMS diklaim bertumbuh dengan mantap. Ini khususnya bisa disaksikan pada Huawei AppGallery.

Huawei AppGallery sekarang tempati posisi ke-3 paling besar di dunia, lebih dari 390 juta monthly active users (MAU) serta keseluruhan unduh 180 miliar kali satu tahun.

Tertera ada 1,07 juta developer Huawei serta 50 ribu aplikasi telah terpadu dengan HMS Core. Angka ini diyakinkan makin bertambah mengingat Huawei sedang memberi dayanya meningkatkan komune developer serta aplikasi di Huawei AppGallery.

Belasan Bocah SD di Sukabumi Diduga Keracunan Permen

Belasan pelajar SD di Kota Sukabumi alami keracunan disangka sesudah konsumsi permen yang dibeli dari salah satunya minimarket. Sesudah jalani perawatan keadaan pelajar dari SD Fathia, Kecamatan Cibereum itu sekarang keadaannya telah sembuh.

Info yang didapat detikcom, tanda-tanda keracunan itu didapati pada Jumat (15/11/2019) pagi barusan. Mereka lalu mendapatkan perawatan di RSUD R Syamsudin SH. Sekarang keadaannya telah mulai sembuh.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNEJ

"Barusan rekan-rekan telah lihat sendiri anak-anaknya telah lari-lari, telah sehat telah normal jadi Insya Allah tidak ada permasalahan. Mereka dari SD Fathia," kata Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi pada mass media selesai menengok korban di RSUD R Syamsudin SH, Jumat (15/11/2019).

Berkaitan pemicu, Fahmi menyebutkan beberapa anak itu beli permen lalu dibagi-bagikan ke teman-temannya. "Beli permen dalam paket di salah satunya minimarket, didalamnya banyak lalu diberikan ke teman-temannya lainnya. Jadi (korban) yang makan permen itu yang diindikasi alami keracunan," jelas Fahmi.

Kabag Ops Polres Sukabumi Kota Kompol Suryo telah memerintah anggotanya untuk ambil sampel permen yang dikonsumsi belasan pelajar itu. "Sampel telah kita meminta, sekarang sedang kita selidik apabila butuh kita akan cek laboratorium berkaitan kandungannya," kata Suryo.

Permen yang disebut Suryo berwarna pink, dengan gambar ciri-ciri kartun dibagian pembungkusnya. Di dalamnya ada banyak permen berwarna-warni.

Baca Juga : Universitas Jember

"Memiliki bentuk seperti telur, berwarna warni type ini di jual di minimarket. Tetapi untuk pastikan apa memang karena disebabkan permen ini butuh kontrol dalam," imbuhnya.

Suryo tunjukkan type permen yang disebut, paket lonjong dengan warna pink menguasai. Memang benar ada gambar ciri-ciri kartun di luar paketannya. "Jika dicek di gambar memang waktu kedaluarsanya masih jauh tahun 2021, kita akan yakinkan apa memang ini sebabnya. Jika info siswa memang ini type permen yang mereka mengonsumsi," pungkasnya.

Ridwan Kamil Potong Gaji Kepala Dinas yang Absen Paripurna

Anggota DPRD Jawa barat mengeritik ketidakhadiran sebagian besar kepala Organisasi Piranti Wilayah (OPD) dalam rapat pleno beragendakan jawaban gubernur Jawa barat pada Panorama Umum fraksi-fraksi tentang Raperda mengenai APBD TA 2020. Pemprov Jawa barat dipandang tidak solid.

Hujan interupsi dari beberapa anggota memberi warna jalannya rapat pleno yang berjalan di Gedung DPRD Jawa barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (15/11/2019). Hal tersebut berlangsung selesai Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil (RK) membacakan draf jawaban pada Panorama Umum fraksi.

Baca Juga : Biaya Kuliah UNUD

"Interupsi pimpinan, jadwal rapat pleno ini hari mengulas masalah APBD seperti budget di dinas-dinas tetapi kami ingin menanyakan ke mana ini beberapa kepala OPD-nya. Mengapa banyak yang tidak ada walau sebenarnya kan ini mengulas masalah budget di dinas-dinas," kata Anggota DPRD Jawa barat dari Fraksi Partai Demokrat Irfan Suryanagara.

Masukan sama dilemparkan anggota dari Fraksi PKB Yuningsin. Dia memandang Gubernur Jawa barat dengan kepala OPD tidak solid.

"Nampaknya di rapat pleno ini pak gubernur, kepala OPD tidak solid. Mereka pada ke mana pak gubernur, kok tidak ada. Ini pernah dikatakan di rapat pleno awalnya," sebut Yuningsih.

Yuningsih minta pada gubernur Jawa barat supaya memerhatikan permasalahan itu. Karena rapat pleno kesempatan ini terkait dengan kepala OPD sebagai pemakai budget.

"Ini kan agendanya pandangan umum serta ini keperluan kepala OPD, sebab beliau-beliau ini pemakai budget," tutur Yuningsing.

Didapati selesai pleno, RK akui ketidakhadiran sebagian besar kepala OPD dalam rapat pleno ini bermacam fakta. Dia janji akan tegas pada anak buahnya yang tidak ada.

Baca Juga : Universitas Udayana

"Mereka beralasan ada dinas di luar, ini itu. Tetapi prioritas pleno itu levelnya beberapa macam, jadi saya punyai proses untuk memberi hukuman yang tidak disiplin yakni peringatan serta potong saja pendapatannya," katanya.

Dia mengingatkan kepala OPD untuk ada dalam forum-forum penting seperti pleno kesempatan ini. "Jadi ini peringatan kepala dinas tetap menghargai serta ada di komunitas gubernur, yang bertanggung jawab anggaran-anggaran mereka bukan saya saja," papar RK.

Berdasar pengamatan detikcom, cuma beberapa kepala OPD yang ada. Bangku yang umumnya dihuni kepala OPD itu kelihatan kosong. Jumlahnya OPD di Jawa barat sampai 30-an.

Jokowi Sebut BPJS Kesehatan Defisit Karena Salah Kelola

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan defisit BPJS Kesehatan sebab kekeliruan pengendalian. Lebih detil dia menjelaskan kekeliruan ada di pengendalian pungutan peserta mandiri.

Menurut Jokowi, peserta mandiri yang semestinya membayar pungutan per bulan, justru tidak penuhi kewajibannya. Karena itu, dia memperjelas akan mengintensifkan penagihan pungutan.

"Kami telah bayari yang 96 juta peserta, dibayar oleh APBN. Tapi, di BPJS Kesehatan berlangsung defisit sebab salah atur saja. Berarti apa? Yang harusnya bayar pada tidak bayar. Berarti, disamping penagihan yang harusnya diintensifkan," katanya diambil dari CNN Indonesia, Jumat (15/11/2019).

Baca Juga : Biaya Kuliah UNESA

Jokowi lakukan sidak ke RSUD Abdul Moelok untuk tahu pendayagunaan serta service BPJS Kesehatan yang diterima oleh beberapa pasien. Dia menyebutkan seputar 90% pasien sudah memakai service BPJS Kesehatan.

Dalam sidak, bekas Wali Kota Solo itu menjelaskan makin banyak peserta BPJS Kesehatan yang membayar pungutan dengan mandiri. Walau sebenarnya, jumlahnya peserta BPJS Kesehatan paling besar adalah yang datang dari kelompok Penerima Pertolongan Pungutan (PBI), yang dibiayai oleh budget APBN.

Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebutkan jika ada 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBN.

Sesaat, peserta dari kelompok PBI yang dibiayai budget APBD sampai 37.887.281 orang. Berarti, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kira-kira 60 % dari keseluruhan kepesertaan BPJS Kesehatan yang sampai 222.278.708 dijamin oleh negara.

"Ini yang ingin saya lihat. Sebab yang PBI itu kan banyak. Dari pemerintah itu 96 juta plus dari pemda itu 37 juta. Harusnya ini telah meliputi 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Berada di mana? Siapa yang pegang? Saya cuma ingin pastikan itu," papar Jokowi.

Baca Juga : Universitas Negeri Surabaya

Jokowi menjelaskan semestinya defisit BPJS Kesehatan yang sekarang berlangsung bisa ditangani dengan mengintensifkan atau melakukan perbaikan skema penagihan pungutan peserta BPJS Kesehatan yang dijamin dengan mandiri oleh peserta.

Ikut mengikuti Presiden dalam sidak itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Kecepatan Bus Dibatasi di Tol

Jalan tol memberikan faedah besar untuk mempersingkat waktu pintas antar kota antar propinsi. Tetapi di lain sisi, jalan tol dapat juga memunculkan musibah, sebab banyak kecelakaan jalan raya yang menyertakan kendaraan besar seperti bis. 

Contoh Kamis (14/11/2019) pagi hari lalu berlangsung kecelakaan di tol Cipali km 117, yang menyertakan bis Cahaya Jaya serta bis Arimbi. Serta Jumat (15/11/2019) jam 04.30 WIB kembali berlangsung kecelakaan bis serta truk di km 805 A Gempol-Pasuruan (Gempas). 

Baca Juga : Biaya Kuliah UNSRI

Sebetulnya banyak aksi mencegah yang dikerjakan oleh Perusahaan Otobus untuk 'memaksa' awak pengemudi agar masih berhati-hati serta masih disiplin waktu berlalu lintas di jalan raya. 

Langkah pertama dengan sediakan dua personil pengemudi pada sebuah bis agar dapat berganti-gantian bekerja. 

"Jika dalam tempat kami, tiap bis ada 3 orang. Dua orang pengemudi serta seseorang kernet. Pengemudi harus ada dua agar mereka dapat gantian istirahat," katakan Pimpinan PO Putera Mulya, Kurnia Lesani Adnan, pada detikcom. 

Selanjutnya langkah ke-2 dengan menutup kecepatan bis, agar pengemudi tidak dapat meningkatkan kendaraannya dengan ugal-ugalan di jalan bebas kendala. Ini butuh dikerjakan sebab perjalanan dari Jabodetabek ke arah Jawa Tengah serta Jawa Timur telah terkoneksi dengan tol. Jadi harus bis akan tetap melalui jalan bebas kendala ini. 

Baca Juga : Universitas Sriwijaya

"Kita gunakan engine management, (kecepatan bis) kita limiter sampai 110 km/jam. Jadi ia tidak dapat lebih lari kencang dari itu. Ia akan nge-lock di 110 km/jam. Semua bis Putera Mulya semacam itu. Ada banyak PO lain gunakan skema semacam itu," lanjut Sani. 

Langkah paling akhir dengan memakai skema solar jatah. Dengan skema ini, pengemudi bis tidak dapat asal-asalan memakai bahan bakar sebab telah dijatah dari perusahaan. Berarti, pengemudi tidak dapat bawa kendaraan dengan ugal-ugalan sebab dapat membuat bahan bakar jadi boros.

Geruduk DPR Aceh, Buruh Curhat Upah Murah Rp 300 Ribu/Bulan

Massa Aliansi Buruh Aceh (ABA) berunjuk rasa di muka kantor DPR Aceh. Buruh di Aceh tuntut gaji minimal propinsi (UMP) di Tanah Rencong naik jadi Rp 3,5 juta.

Tindakan diadakan di halaman kantor DPR Aceh di Jalan Teungku Daud Beureueh, Banda Aceh, Aceh, Rabu (2/10/2019). Massa yang berunjuk rasa terbagi dalam beberapa organisasi buruh di Aceh.

Dalam laganya, bawa beberapa banner serta poster berisi beberapa tuntutan. Salah satunya tertulis "FSPMI Bergerak, demonstrasi dimana saja tindakan dimana saja, kamu dimana? Saya kangen #tolak koreksi UU-13/2003 #tolak kenaikan iuran BPJS #tagih koreksi PP/78 2015".

Baca Juga : Biaya Kuliah

Diluar itu, ada juga poster tertulis "cabur Kepmen 228 mengenai tempat TK asing mengapa tidak menteri sekaligus". Tindakan ini mendapatkan pengawalan dari petugas kepolisian.

Sekretaris Aliansi Buruh Aceh Habibi Insuen, menjelaskan, satu diantara tuntutan peserta tindakan yakni kebaikan UMP Aceh dari Rp 2,9 juta jadi Rp 3,5 juta. Berdasar hasil survey yang mereka kerjakan, gaji wajar di Tanah Rencong sekarang sekitar Rp 3,2 juta sampai Rp 3,5 juta.

"Kami tuntut serta minta pemerintah membuat dewan penggajian kabupaten semua Aceh, agar ada dorongan atau dukungan kenaikan gaji minimal di tiap kabupaten kota," kata Habibi pada wartawan.

Diluar itu, Habibi minta supaya perusahaan yang tidak membayar pekerja dengan gaji wajar supaya diblacklist. Menurut dia, perusahaan yang membayar karyawan dengah gaji dibawah UMP sanksinya ialah pidana.

Habibi minta pekerja yang terima gaji tidak wajar supaya melapor ke dinas berkaitan atau organisasi buruh dan serikat pekerja. Habibi menyebutkan, sekarang ada banyak pekerja di Aceh mendapatkan gaji beberapa ratus ribu tiap bulannya.

"Sampai kini ada banyak pekerja yang terima gaji dibawah UMP. Ada yang Rp 300 ribu sampai Rp500 ribu/per bulan, itu miris sekali. Serta tenaga-tenaga non-PNS memperoleh gaji jauh dibawah UMP," jelas Habibi.

"Ini jadi perjuangan golongan buruh supaya pemerintah memerhatikan serta perjuangkan itu," jelasnya.

Selain itu, Ketua Sesaat DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, akui setuju dengan tuntutan massa yang minta UMP naik pada 2020. Menurut dia, hal tersebut sesuai dengan keperluan yang wajar di Tanah Rencong sekarang.

"Kita akan panggil Dinas Tenaga Kerja untuk menanyakan mengapa masih ada perusahaan yang tidak patuh membayar gaji pekerja. Diluar itu kita tanyakanlah sebegitu besar tenaga pengawas di Aceh," kata Dahlan waktu menjumpai demonstran.

Sumber : https://biayakuliahku.com/

Katib Aam PBNU Minta Warga Nahdliyin Tidak Merusak Demokrasi

Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) memberi beberapa pesan buat masyarakat NU berkaitan dinamika nasional. Pesan itu dikatakan Gus Yahya memberi respon panasnya permusuhan karena Pemilu serempak 2019.

Baca juga : Jurusan di UNG

Pertama, masyarakat NU harus menjaga potensi berdemokrasi dengan normal dengan tidak bertindak yang akan mengakibatkan kerusakan demokrasi itu. Lalu, masyarakat NU diimbau tidak bertindak yang melanggar konsitusi sebab hal tersebut tidak sesuai prinsip kenegaraan.

Seterusnya, jalankan skema demokrasi harus diniatkan untuk melaksanakan ibadah hingga yang ada ialah rasa tulus sebab Allah. “Apapun dari hasil ikhtiar kita ini harus di terima dengan ridha. Jangan pernah kita suul adab pada Allah dengan menggerutui, menampik ketetapan Allah dengan mengakibatkan kerusakan ketetapan Allah, lakukan rusaknya kerusakan itu adalah suul adab yang mengagumkan,” kata Gus Yahya dalam tayangan persnya, Rabu (22/5/2019).

Dia menjelaskan, jadwal Pemilu adalah momen masyarakat NU di beberapa dearah untuk mengekspresikan inspirasi politiknya. Hal tersebut dapat dikerjakan masyarakat NU dengan jadi contoh yang baik hingga dapat jadi bukti pada dunia luar jika demokrasi di Indonesia ialah demokrasi yang beradab serta pelopornya ialah NU.

Baca juga : Jurusan di UNRAM

“Kemudian, ikuti skema demokrasi dengan adil serta lumrah sebagaiman harusnya hingga kita mengharap ini penting terutamanya buat kita masyarakat NU, jika NU sudah tiba pada kematangan semacam ini,” katanya.

Penting, lanjut Gus Yahya, masyarakat NU harus dapat meningkatkan peranan politiknya dengan positif. Supaya kehidupan berbangsa serta bernegara makin aman tanpa keonaran yang berefek jelek untuk bangsa Indonesia.